.webp)
Kemacetan berkepanjangan di jalur penyeberangan Gilimanuk-Ketapang memicu protes para sopir logistik. Mereka mendatangi Kantor DPRD Jembrana, Senin (20/7/2026), untuk mendesak solusi atas antrean kendaraan yang disebut terjadi hampir setiap hari sekaligus menolak rencana pemindahan dermaga logistik dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng.
Aksi tersebut diikuti sekitar 25 pengemudi angkutan barang yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Bali (GAPIBA), Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER), dan Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI). Menurut mereka, pemindahan dermaga justru akan memperpanjang jalur distribusi, meningkatkan biaya operasional, serta berdampak pada harga logistik.
Ketua GAPIBA Sugihartoyo mengatakan kemacetan di kawasan penyeberangan Selat Bali kini tak lagi hanya terjadi saat musim mudik atau libur panjang. Menurutnya, antrean kendaraan sudah menjadi persoalan harian yang berlangsung selama berbulan-bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin benar-benar menyelesaikan persoalan kemacetan ini. Kemacetan bukan hanya terjadi saat hari-hari besar seperti Idulfitri atau Nataru, tetapi hampir setiap hari. Bahkan, sudah berbulan-bulan hingga saat ini belum berhenti," ungkap Sugihartoyo ditemui detikBali seusai audiensi di Kantor DPRD Jembrana, Senin (20/7/2026).
Sugihartoyo meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kemacetan. Ia juga mendesak adanya transparansi terkait evaluasi yang telah maupun belum dilakukan oleh instansi terkait.
Sopir Tolak Pemindahan Dermaga
Sugihartoyo menegaskan para pengemudi menolak rencana pemindahan dermaga logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak efektif karena jarak tempuh dari Pelabuhan Ketapang menuju Celukan Bawang jauh lebih panjang dibandingkan rute Ketapang-Gilimanuk.
Dampaknya, biaya operasional dan tarif penyeberangan diperkirakan meningkat. Selain itu, kendaraan bermuatan berat juga harus melintasi jalur menuju Singaraja yang dinilai memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi.
"Secara otomatis, harga tiket dan biaya operasional akan menjadi lebih mahal. Belum lagi kendaraan dengan muatan lebih dari 40 hingga 50 ton akan kesulitan melintasi jalur menuju Singaraja yang jalannya cukup ekstrem," papar Sugihartoyo.
Menurutnya, rute dari Celukan Bawang menuju Cekik hingga Denpasar hanya akan menambah beban biaya distribusi. Kondisi itu dikhawatirkan memicu kenaikan harga bahan pokok akibat meningkatnya ongkos logistik.
Sebagai solusi, GAPIBA mengusulkan penambahan dermaga di Pelabuhan Gilimanuk. Sugihartoyo menilai kapasitas pelabuhan di Bali belum seimbang dengan Pelabuhan Ketapang yang memiliki sembilan dermaga, sedangkan Gilimanuk hanya memiliki tujuh dermaga.
"Dengan jumlah kapal sekitar 56 unit, tetapi yang beroperasi hanya sekitar 28 kapal setiap harinya, tentu pelayanan menjadi kurang optimal," cetusnya.
Ia juga menyoroti Gilimanuk yang tidak memiliki jalur penyeberangan alternatif seperti Ketapang. Karena itu, penambahan dermaga dinilai menjadi solusi yang lebih efektif untuk mengurangi waktu tunggu kendaraan.
DPRD Janji Kawal Aspirasi
Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi mengakui kemacetan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk belakangan semakin parah hingga meluas ke luar kawasan pelabuhan. Karena itu, pihaknya berkomitmen mengawal aspirasi para sopir logistik.
"Beberapa kali kemacetan terjadi hingga yang paling parah sampai ke Kota Negara. Mereka menyampaikan sejumlah hal yang ingin dikonsultasikan agar dapat dicarikan solusi sehingga kemacetan tidak terus berulang," kata Sutharmi.
Menurutnya, DPRD Jembrana akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Terlebih, perwakilan pengemudi telah mengirimkan surat kepada DPR RI dan kementerian terkait. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga menginginkan persoalan kemacetan segera terselesaikan.
Sutharmi mengatakan Pemkab Jembrana telah menjalin komunikasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait pemanfaatan aset daerah untuk mendukung perluasan pelabuhan.
"Sejumlah lahan, seperti Terminal Kargo dan area parkir manuver, berpotensi dikerjasamakan dengan ASDP maupun pihak lain untuk pembangunan dermaga. Kalau itu bisa terwujud, tentu kekhawatiran para sopir dapat terurai ke depannya," ujarnya.
Terkait rencana pemindahan dermaga logistik ke Celukan Bawang, Sutharmi mengatakan kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, ia berharap rencana itu dapat dikaji ulang karena berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat Jembrana.
"Namun, kami berharap masih bisa dikaji ulang karena berkaitan dengan mata pencaharian warga Jembrana," tuturnya.
Sutharmi menambahkan mayoritas warga Gilimanuk menggantungkan hidup pada sektor jasa penunjang aktivitas pelabuhan. Jika aktivitas logistik dipindahkan, perekonomian masyarakat setempat akan terdampak. DPRD Jembrana pun menjadwalkan pembahasan lanjutan melalui Komisi II dan siap berkoordinasi dengan kementerian maupun DPR RI.
