.webp)
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali meminta desa adat turut terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Sebab, dewan melihat angka kriminalitas yang terjadi di Bali meningkat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Bali dengan Polda Bali, Imigrasi, Satpol PP, Majelis Desa Adat, dan penegak hukum lainnya di kantor DPRD Bali, Senin (13/7/2026).
"Karena kita tahu bahwa dalam menjaga ketertiban keamanan tidak hanya mutlak pihak kepolisian, nah ini perlu adanya kerja sama jelas dengan tiap-tiap pengampu daripada kepentingan ini," kata Budiutama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baik dari tingkat bawah, ke pecalang yang ada di masing-masing desa adat dan kami mohon juga dari apa yang disampaikan tadi, itu Sipandu Beradat tetap dilaksanakan dengan baik," sambung dia.
Dengan begitu, Budiutama melanjutkan, akan menjaga ketertiban, keamanan, baik dari tingkat desa adat mau pun umum. Ia memohon agar pecalang ikut menertibkan jika ada permasalahan.
Termasuk penertiban ketika kegiatan upacara keagamaan. Ia meminta pecalang dapat berkoordinasi dengan polisi setempat agar penutupan jalan tidak terjadi saat acara keagamaan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Hal ini juga merespons ramainya di media sosial soal pengalihan arus saat Ngerebong di Kesiman beberapa waktu lalu.
"Tapi sementara ini kan tidak ada itu pecalang itu sampai menutup jalan, tidak ada itu. Mungkin di medsos, nggak ada itu karena kan sudah apa itu pecalang itu diberikan pembekalan oleh pihak kepolisian," jelas Budiutama.
Kemudian, pemantauan CCTV juga didorong oleh dewan agar pemerintah daerah mempersiapkan pengadaannya. Budiutama segera berkoordinasi dengan pemerintah.
"Ya output-nya itu kan kita sama-sama menjaga bagaimana itu kita terjadi bisa diminimalisasi kriminalitas dengan cara kerja sama dengan pihak-pihak berkepentingan, baik masing-masing di pemerintah daerah dan juga sampai di tingkat desa adat," jelas politikus PDIP itu.
