.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi kado istimewa jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura.
Status WTP dari BPK diserahkan dalam sidang paripurna di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Senin (8/6/2026). Penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh kepala daerah se-Bali bersama jajaran BPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (Gus Par), dalam kesempatan tersebut didampingi Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem, I Ketut Sedana Merta.
Gus Par mengatakan raihan opini WTP tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat.
"Opini WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang terpenting bukan hanya mempertahankan opini, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Gus Par, Senin (8/6/2026).
Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan Pemkab Karangasem telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Perwakilan dari BPK dalam kesempatan tersebut menyampaikan hasil pemeriksaan tidak hanya bertujuan memberikan opini, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah (pemda) di Bali juga mendapat apresiasi karena mampu mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut sejak 2013.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyebut capaian tersebut sebagai prestasi luar biasa yang harus terus dijaga kualitasnya. "Bukan hanya WTP, tetapi WTP yang berkualitas. Pengelolaan keuangan harus jujur, transparan, dan akuntabel," jelas Koster.
Koster juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Bali sepanjang 2025, di antaranya kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82%.
Meski demikian, Koster mengingatkan masih ada tantangan, seperti alih fungsi lahan dan kemacetan yang perlu segera diatasi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah alokasi 10% pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) untuk pembangunan infrastruktur strategis.
