.webp)
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengumumkan status darurat energi nasional. Penetapan status ini diambil sebagai imbas perang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.
Dilansir dari detikFinance, deklarasi tersebut ditetapkan melalui Perintah Eksekutif Nomor 110 yang ditandatangani pada Selasa (24/3). Keadaan darurat energi nasional itu mempertimbangkan posisi Filipina sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak bumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Pemerintah Filipina juga membentuk sebuah komite untuk memastikan pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian, maupun barang-barang penting lainnya.
"Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," kata Marcos dikutip dari Reuters, Rabu (25/3/2026).
Marcos juga menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk berkoordinasi dengan bank sentral Filipina agar memantau secara cermat dampak konflik Timur Tengah terhadap peso Filipina. Termasuk terkait pengiriman uang hingga risiko depresiasi peso.
Deklarasi tersebut akan berlaku selama satu tahun. Walhasil, pemerintah Filipina mempunyai wewenang untuk membeli bahan bakar dan produk minyak bumi lebih banyak guna memastikan pasokan tepat waktu dan mencukupi. Jika perlu, pembayaran dilakukan sebagian dari jumlah kontrak di muka.
Menteri Energi Filipina Sharon Garin sendiri menyebut negaranya memiliki persediaan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Pihaknya sedang berupaya membeli 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar Asia Tenggara untuk meningkatkan stok, meski kemungkinan ada keterlambatan.
Di sisi lain, para senator mengkritik pemerintah Filipina karena dianggap kurangnya respons dan koordinasi terpadu terhadap lonjakan harga minyak. Senator menilai hal itu dapat memicu inflasi ke tingkat yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, para pekerja transportasi di Filipina bahkan berencana melakukan aksi mogok selama dua hari mulai Kamis (26/3). Mereka memprotes kenaikan harga bahan bakar dan menyebut kegagalan pemerintahan Marcos.
Myanmar Perketat Pembelian BBM
Eskalasi konflik di Timur Tengah juga memicu kekhawatiran akan kelangkaan BBM di Myanmar. Pemerintah militer Myanmar bahkan memperketat penjatahan BBM dengan menerapkan sistem barcode dan QR code untuk menentukan jumlah pembelian per konsumen.
Pembatasan ini mulai berlaku secara nasional pada pekan depan. Masyarakat hanya diperbolehkan membeli BBM satu hingga dua kali per minggu tergantung kapasitas mesin kendaraan.
Kementerian Energi Myanmar sebelumnya telah membatasi penggunaan kendaraan pribadi untuk menghemat BBM. Kelangkaan avtur turut berdampak pada sektor penerbangan hingga sejumlah maskapai menghentikan sementara rute domestik.
Untuk pengemudi jarak jauh, pemerintah memperbolehkan pembelian BBM di luar kota dengan menunjukkan bukti transaksi sebelumnya. Lonjakan harga BBM dan spekulasi kelangkaan juga memicu antrean panjang di SPBU di berbagai kota.
Pemerintah junta juga menginstruksikan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah setiap hari Rabu mulai 25 Maret sebagai bagian dari upaya penghematan energi. Sementara itu, Myanmar Rice Federation meminta petani dan penggilingan padi menghemat penggunaan bahan bakar serta mulai memanfaatkan energi surya.
Kementerian Energi Myanmar menyebut negaranya memiliki cadangan BBM untuk sekitar 50 hari, sambil terus mengupayakan impor tambahan melalui jalur alternatif. Bank sentral Myanmar juga telah melepas devisa US$ 96 juta kepada perusahaan minyak dengan kurs lebih rendah bulan ini untuk mempermudah impor bahan bakar dari luar negeri.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
