.webp)
Kemelut keuangan di RSUD Tabanan makin menjadi sorotan. Komisi IV DPRD Tabanan bahkan mengusulkan agar rumah sakit milik daerah tersebut diaudit setelah persoalan piutang berdampak pada ketidaktersediaan obat hingga tertunggaknya jasa pelayanan (jaspel) bagi pegawai.
Hal itu mengemuka saat Komisi IV DPRD Tabanan mengadakan pertemuan dengan Direksi RSUD Tabanan di rumah sakit itu. Dari pertemuan tersebut, Komisi IV mengusulkan agar rumah sakit tipe B tersebut segera diaudit.
"Perlu dilakukan audit jika persoalan piutang ini tidak bisa diselesaikan," ujar Wastana, Senin (16/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wastana menjelaskan salah satu pemicu defisit keuangan RSUD Tabanan adalah banyaknya pasien kategori umum yang sebenarnya tidak masuk kriteria darurat namun tetap harus dilayani.
Kondisi ini kerap terjadi pada pasien yang datang langsung ke UGD tanpa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga pihak RSUD Tabanan tidak bisa mengklaim ke BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, RSUD Tabanan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Namun, dengan adanya persoalan ini, pihaknya menilai campur tangan pemerintah daerah sangat diperlukan agar operasional RSUD Tabanan tidak terbebani tumpukan utang bertahun-tahun.
"Oleh karena itu kami berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional RSUD Tabanan," tegasnya.
Kata Wastana, peluang pemerintah daerah untuk memberikan subsidi bagi operasional RSUD Tabanan memungkinkan pada APBD Perubahan 2026.
"Kalau subsidi saat ini tidak memungkinkan karena APBD Induk 2026 sudah berjalan," tegasnya.
Selain masalah anggaran, dewan juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dewan Pengawas (Dewas) serta ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem rekam medis digital dengan platform NUHA.
Pihaknya berharap ke depan adanya pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi tidak saja oleh Dinas Kesehatan (Diskes), namun melibatkan Inspektorat hingga Bappeda.
Terkait kendala sistem digital yang menghambat klaim BPJS, Komisi IV menilai pelatihan singkat selama dua minggu bagi staf menurutnya belum cukup. Wastana mengatakan diperlukan komitmen serius dari manajemen untuk meningkatkan kompetensi tenaga IT agar proses klaim BPJS Kesehatan tiap bulannya berjalan profesional dan optimal.
(dpw/dpw)
