.webp)
Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam aturan itu disinggung soal pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Perpres yang diteken pada 30 Juni 2025 tersebut menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Selaras dengan itu, sebanyak 1.700-4.100 ASN akan dipindah dan bertugas di sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang," bunyi beleid tersebut dikutip detikFinance, Jumat (19/9/2025).
Selain pemindahan ASN, cakupan layanan kota cerdas kawasan IKN ditargetkan mencapai 25%. Pemindahan ASN/hankam serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas harus dilakukan untuk mendukung kelancaran pemerintahan di IKN.
Lebih lanjut, perencanaan dan pembangunan kawasan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Target Pembangunan IKN
Dalam Perpres tersebut, Prabowo merinci target pembangunan IKN dengan fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun ditargetkan mencapai 800-850 hektare (ha). Kedua, pembangunan gedung/perkantoran di IKN ditargetkan 20%.
Ketiga, pembangunan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN ditargetkan 50%. Keempat, cakupan sarana prasarana dasar kawasan IKN mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN ditargetkan mencapai 0,74.
"Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya," lanjut beleid tersebut.
Kriteria Pemindahan ASN
Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto sebelumnya menyampaikan, Kementerian PANRB meminta Otorita IKN menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN. Untuk tahap awal, ada 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga (KL) yang disiapkan untuk pindah.
"Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang," kata Bimo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).
Ia menambahkan, IKN saat ini telah dihuni oleh 1.200 ASN dengan jumlah pekerja konstruksi mencapai 5.000 orang.
Seleksi ASN di Tengah Perubahan Kabinet
Dalam kesempatan terpisah, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pihaknya masih melakukan penapisan atau seleksi ulang kebutuhan ASN di IKN. Langkah ini menyusul perubahan struktur pemerintahan Kabinet Merah Putih.
"Tahun ini (sudah mulai proses penapisan). Kemarin mereka (kementerian/lembaga) berkonsolidasi, nah ini sekarang dengan jumlah pegawainya itu sudah berapa sih setiap kementerian lembaga kan sekarang jadi terpecah. Ini lembaga-lembaga mana saja yang harus dipindahkan," kata Rini ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Rini menegaskan pihaknya tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo soal pemindahan ASN ke IKN. Targetnya, IKN sudah menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
Namun, ia belum dapat memastikan kapan proses seleksi hingga pematangan skema pemindahan ASN rampung. Menurutnya, proses itu akan berjalan paralel dengan penyusunan Perpres pemindahan ibu kota.
"Presiden 2028 tuh kan harus ada tiga trias politika harus ada di sana semuanya. Dan saya juga kan tentunya ada tugas dengan Otorita IKN untuk menyelesaikan itu. Nanti kita secara bersama-sama lagi menyesuaikan supaya nanti kalau sudah ada Perpres segala macam, ini sudah bisa masuk (ASN ke IKN)," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
Simak Video "Video MenPAN RB soal Pemindahan ASN ke IKN: Belum Ada Arahan Presiden"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)
