.webp)
Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Buleleng, Bali, memutuskan membatalkan aksi damai yang rencananya digelar pada Senin (1/9/2025). Keputusan tersebut diambil setelah muncul dugaan bahwa Aliansi Mahasiswa Bali Utara (Ambara) telah disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Rencana aksi ini sempat membuat situasi di Buleleng menjadi tegang. Masyarakat dilanda keresahan, bahkan sejumlah sekolah mengambil langkah antisipasi dengan mengalihkan proses belajar mengajar secara daring demi menjaga keamanan dan ketertiban.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, para mahasiswa kemudian sepakat untuk membubarkan Ambara pada pukul 01.20 Wita. Dengan demikian, rencana aksi damai juga resmi dibatalkan.
"Menimbang situasi yang tidak kondusif, kami sepakat membubarkan Ambara pada pukul 01.20 Wita, Senin (1/9/2025), dan membatalkan rencana aksi massa," kata Ketua HMI Singaraja, Didit Kurniadi
Sebagai tindak lanjut, mahasiswa yang semula berhimpun dalam Ambara menyatakan tetap menyalurkan perjuangan mereka melalui wadah Cipayung Buleleng yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Wadah ini diyakini lebih solid dan mampu menjaga semangat perjuangan mahasiswa tanpa terpecah oleh kepentingan pihak luar. Mereka pun telah mendatangi kantor DPRD Buleleng untuk melakukan audiensi pada Senin (1/9/2025) guna menyampaikan aspirasi secara damai dan kondusif.
"Seluruh tuntutan yang telah disusun tetap akan kami sampaikan melalui jalur audiensi resmi atas nama Cipayung Buleleng," jelasnya
Didit menyampaikan ada lima tuntutan yang disampaikan saat audiensi. Di antaranya penegakan hukum seadil-adilnya untuk kasus kematian Affan Kurniawan dan perbaikan prosedur penanganan massa aksi, penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, evaluasi undang undang TNI sama Polri, mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset, serta perbaikan dalam sektor pendidikan dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Buleleng.
Sementara, Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa. "Alasan kami memberikan apresiasi adalah karena rekan-rekan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dengan jelas dan terbuka, sehingga dapat kami simak secara nyata. Menurut kami, cara penyampaian tersebut sangat baik-dilakukan dengan beradab, sejuk, dan nyaman," katanya.
Mahasiswa Undiksha Pilih Audiensi Damai di DPRD Buleleng, Sampaikan 8 Tuntutan
 BEM Undiksha melakukan audiensi sampaikan 8 tuntutan ke DPRD Buleleng, Senin (1/9/2025). (Made Wijaya) |
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja menyampaikan aspirasi melalui audiensi ke Kantor DPRD Buleleng, Senin (1/9/2025). Audiensi berlangsung damai dan kondusif tanpa adanya aksi anarkis. Mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan berdasarkan kajian yang telah mereka susun sebelumnya.
Presiden Mahasiswa BEM Undiksha Singaraja, I Wayan Reka Ningcaya Bawa, mengatakan salah satu poin penting adalah pemangkasan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Selain itu, mereka juga mendesak pembebasan massa aksi yang ditangkap aparat saat demonstrasi.
"Kami juga meminta reformasi seluruh anggota DPR RI dan partai politik, serta reformasi menyeluruh institusi Polri," tegas Reka.
Tuntutan lain yang disampaikan yaitu peninjauan kembali kebijakan efisiensi anggaran, revisi syarat pencalonan anggota DPR RI dengan kualifikasi pendidikan minimal S2, serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Selain isu nasional, BEM Undiksha juga menyoroti kebutuhan lokal dengan meminta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta pemerataan pendidikan di Buleleng.
"Demikian tuntutan dari kami, mohon sekiranya dapat ditindaklanjuti," ujar Reka.
Ia menambahkan langkah audiensi ini dipilih sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kerusuhan maupun keresahan masyarakat Buleleng terkait isu yang beredar. Sekaligus memastikan integritas DPRD Buleleng sebagai representasi suara rakyat.
"Ini juga untuk meyakinkan wisatawan bahwa daerah Buleleng masih aman terhadap isu tourism warning yang beredar," jelasnya.
(nor/nor)
