.webp)
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengumumkan akan mengakui Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025. Macron mengungkapkan hal itu melalui akun X dan Instagram-nya, Kamis (24/7/2025).
"Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September," tulis Macron.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan Amerika Serikat sangat menentang pengakuan tersebut. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.
"Prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil," tulis Macron.
"Kita akhirnya harus membangun Negara Palestina, memastikan kelangsungan hidupnya, dan memungkinkannya, dengan menerima demiliterisasi dan sepenuhnya mengakui Israel, untuk berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah," tandas Macron.
Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam keras langkah Macron. Netanyahu mengatakan keputusan itu "memberikan imbalan kepada teror" dan menimbulkan ancaman eksistensial, menyediakan "landasan peluncuran untuk memusnahkan" Israel.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, juga mengecam keras dan mengeklaim "negara Palestina akan menjadi negara Hamas". Kecaman itu merujuk pada kelompok militan Palestina yang menyerang Israel pada 2023 sehingga memicu perang di Gaza.
Wakil Perdana Menteri Israel, Yariv Levin, yang juga Menteri Kehakiman, menyebut keputusan itu "bantuan langsung untuk terorisme" dan "catatan hitam dalam sejarah Prancis".
Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan bersumpah bahwa Israel "tidak akan mengizinkan pembentukan entitas Palestina yang akan membahayakan keamanan kami".
Sementara itu, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang berapi-api mengatakan pengumuman Prancis "memberi Israel satu alasan lagi" untuk mencaplok Tepi Barat yang telah didudukinya sejak 1967.
Sebelumnya pada hari Rabu, parlemen Israel, Knesset, mendukung keputusan yang mendesak pemerintah untuk memaksakan kedaulatan Israel atas Tepi Barat, yang berarti mencaplok wilayah tersebut. Ini telah menjadi tuntutan lama dari kelompok sayap kanan Israel.
Tokoh-tokoh oposisi Israel juga mengkritik keputusan Macron dengan nada keras.
"Mengakui negara Palestina adalah hadiah bagi terorisme dan dorongan bagi Hamas -- sebuah organisasi yang melakukan pembantaian paling mengerikan terhadap orang Yahudi sejak Holocaust," kata anggota parlemen oposisi Israel, Avigdor Lieberman, pemimpin partai nasionalis Yisrael Beitenu, dalam unggahan di media sosial X.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
(hsa/hsa)
