.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mendesak pemerintah pusat agar dapat memberikan dana kompensasi dari pariwisata kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Jumlahnya diklaim mencapai Rp 100 triliun.
"Bapak Gubernur bilang itu hampir 40 persen kurang lebih, dari pariwisata Bali ada Rp 100 triliun uang kita itu dibawa ke pusat," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, I Made Supartha, saat acara Coffee Morning di DPRD Bali, Jumat (13/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mempertanyakan hasil dari pendapatan pariwisata Bali yang belum diberikan. Seharusnya, lanjutnya, dari segi wilayah itu adalah hak Provinsi Bali.
"Tapi kok sama sekali kita tidak diberikan minimal dari segi kompensasi ya terkait uang itu untuk masyarakat Bali dan kepentingan juga pariwisata Bali," ungkapnya.
Politikus asal Tabanan itu menegaskan bahwa itu adalah pekerjaan rumah pejabat Bali untuk mendorong dana tersebut agar bisa turun.
"Saya kira secara akal sehat kalau Bapak Gubernur bilang itu kita berpikir secara akar sehat ya itu mesti ada kompensasi buat kita dari Rp 100 (triliun) per tahun itu mestinya kita dapat setiap kalau disatukan minimal kurang lebih 40 persen itu masuk untuk membuat pembangunan," tuturnya.
Supartha mengingatkan pemerintah pusat jangan berpikiran Bali tidak membutuhkan dana untuk pembangunan.
"100 tahun Bali Era Baru itu bukan hal yang tertulis begitu saja tapi itu adalah hal yang prinsip untuk menjaga Bali ke depan untuk kita berikan kepada anak cucu kita ke depan," tandas Supartha.
(hsa/hsa)
