Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, untuk menggelar diklat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Diklat dilakukan agar seluruh pegawai mengetahui secara utuh isi dan makna visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
"Saya minta Pak Sekda diklat pegawai supaya rutin dilakukan, isinya mengenai visi misi program 2025-2030 dan Haluan 100 tahun Bali Era Baru," kata Koster dalam sambutannya di acara pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas Pemprov Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (2/6/2025).
Koster mengungkapkan diklat pegawai mengenai visi, misi, program, dan haluan pembangunan Bali itu perlu dilakukan. Sebab, Koster ingin sejumlah programnya cepat tercapai di periode kedua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di periode pertama, saya pernah melakukan tes acak dari peserta rapat, saya suruh bacakan visi, nggak ada yang lurus. Ada yang hafalnya sepotong, sekarang nggak boleh lagi," tegas Koster.
Gubernur asal Buleleng itu ingin semua pejabat eselon satu hingga empat mengetahui isi visi misinya. "Karena itu adalah membawa image Pemerintah Provinsi Bali, jangan sampai cerita ke desa nggak ngerti kan malu. Ini yang harus dipahami betul," tutur Koster.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga berencana mengumpulkan pegawai eselon dua hingga empat untuk memberikan arahan pelaksanaan program lima tahun ke depan agar dapat berjalan dengan baik.
"Saya nggak minta apa-apa, yang saya minta kerjanya bagus, kompak, guyub, dan memastikan target-target yang dicanangkan itu terukur dan bisa dicapai, jabarkan itu," pinta Koster.
Koster juga mengingatkan agar pegawainya tidak membuat masalah di kantor, seperti korupsi dan selingkuh. Ia mengeklaim sudah mengetahui masalah itu ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora). "Orang-orangnya saya tahu, cuma saya nggak mau sebut," ungkapnya.
Koster berharap kasus seperti itu segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja lima tahunnya. Sebab, permasalahan itu membebani masalah di kantor dan di rumah. "Karena itu, clear-kan semua, stop perilaku-perilaku buruk, hentikan itu," tegas Koster.
(iws/iws)