.webp)
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menjabarkan besaran anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk bantuan sosial (bansos) di Bali. Gus Ipul mengungkapkan total keseluruhan anggaran yang akan digelontorkan untuk Bali mencapai Rp 670 miliar untuk 168.326 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Ini program Kementerian Sosial yang pastinya. Belum ditambah lagi program rehabilitasi sosial dan bansos adaptif. Ini baru program Kemensos," kata Gus Ipul dalam Dialog Pilar-pilar Sosial Bali di Badung, Selasa (25/2/2025).
Gus Ipul lantas merinci ada 142.887 KPM yang mendapat bantuan sembako. Total anggarannya mencapai Rp 342 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Kemensos mengucurkan dana Rp 316 miliar untuk program keluarga harapan (PKH). "Ada 90 ribu adalah KPM PKH," kata eks Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) itu.
Kemensos juga mengalokasikan anggaran untuk anak-anak yatim piatu sebesar Rp 3,8 miliar. Semuanya akan diberikan kepada 1.640 jiwa anak, baik yatim maupun piatu di Pulau Dewata.
Sedangkan untuk program permakanan lanjut usia (lansia) di atas 75 tahun dialokasikan sebesar Rp 7,4 miliar. Jumlah itu untuk 902 jiwa.
"Kalau digabungkan itu semuanya hampir 250 ribu lebih (orang). Ini yang masuk, belum yang terbaru. Alamatnya ada, lengkap, tersebar di berbagai kabupaten (di Bali)," sambung Gus Ipul.
Selain itu, Gus Ipul juga mengungkapkan anggaran Kemensos yang dipasang untuk mendukung program pemberian bantuan iuran (PBI) untuk kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai Rp 401 miliar. Ada 797.172 jiwa yang menerima.
"Pak Wagub (Giri Prasta) untuk PBI, saya hampir meng-SK-kan hampir 1 juta penduduk Bali yang dapat bantuan iuran untuk menjadi anggota BPJS kesehatan. Nilainya Rp 401 miliar. Kalau digabungkan ada Rp 1 triliun lebih uang yang melalui saluran Kemensos," kata Gus Ipul.
Sementara itu, khusus untuk Badung, anggaran bansos sebesar Rp 40 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk 9.775 KPM.
"Mari kita coba kerja keras disinergikan dengan kabupaten/kota agar penurunan (kemiskinan) lebih signifikan," ajak Gus Ipul.
Bansos untuk Bali Aman dari Efisiensi
Gus Ipul memastikan dana bansos untuk Bali sejauh ini masih aman dari efisiensi. Ia mengakui ada perubahan anggaran dana bansos secara nasional. Namun, dia belum dapat menyampaikan berapa potensi penambahan dan pengurangan bansos.
"Belum tahu, sabar dahulu. Saya kira bisa jadi berkurang, bisa jadi bertambah. Saya belum bisa memastikan, tetapi sekarang data sedang diolah," jelas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dia memastikan perubahan dana bansos tidak ada sangkut pautnya dengan efisiensi anggaran.
Gus Ipul juga menjelaskan mekanisme program Dana Tunggan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru saja dirampungkan oleh kementerian terkait.
"Mekanismenya sudah diserahkan ke kami, sekarang masa uji petik. Kita lihat ada 12 juta (penduduk) lebih yang nanti kami uji petik dan kami sesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan," jelasnya.
Kader Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengatakan program tersebut mulai berproses pekan depan. "Minggu ini dilakukan pelatihan untuk pendampingan," sambung Gus Ipul.
Data Bansos Dimutakhirkan Tiap Triwulan
Gus Ipul juga memastikan Kemensos memastikan pemutakhiran data pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bakal dilakukan tiap tiga bulan sekali. Hal itu untuk mencegah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran akibat data yang tidak akurat.
"Kalau dahulu setahun sekali. Ini tiga bulan sekali, jadi bisa di triwulan pertama orang dapat (bansos), di triwulan kedua atau mungkin di triwulan berikutnya nggak dapat gitu," terang Gus Ipul.
"Sebab kami juga akan terus koordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya ya untuk memastikan bahwa data terkini sesuai dengan kenyataan," sambung Gus Upul.
Menurut Gus Ipul, program perlindungan sosial akan makin efektif dengan penggunaan data DTSEN yang kini sudah mencapai tahap finalisasi. Kemensos mendapat arahan khusus presiden untuk memastikan penyaluran program sosial harus berbasiskan data yang valid.
"Kalau data sama, kami akan tetap melakukan intervensi dengan lebih terarah. Pusat dan daerah saling memperkuat dan meruntuhkan ego sektoral," sebutnya.
Gus Ipul tak menampik ihwal penyaluran bansos mendapat kritik karena kurang efektif dan cenderung tidak tepat sasaran. Gus Ipul lantas bercerita saat dilakukan pemutakhiran data terbaru, ditemukan ketidakcocokan data dan fakta sekitar 10 persen.
"Kira-kira di atas 10 persenlah. Datanya sudah final, tetapi kami mesti uji petik lagi. Kami mesti pastikan sekali lagi, setelah itu kami rilis. Tampaknya ya sementara, saya tidak bisa memastikan, tampaknya di atas 10 persen (tidak tepat sasaran)," ucap eks Wagub Jawa Timur itu.
Dikutip dari laman Kemensos, DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian akan diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
"Semua BPS yang menentukan. Jadi ke depan, pemutakhiran itu lebih baik jadi sekarang itu (data) tunggal saja. Yang diberi tugas pemutakhiran itu adalah BPS, tetapi saluran untuk melakukan itu bisa lewat Kemensos," jelas Gus Ipul.
Bantuan Rehabilitasi Korban Bom Bali Tak Dipangkas
Gus Ipul juga memastikan anggaran layanan bantuan rehabilitasi bagi penyintas tragedi Bom Bali tidak dipangkas. Menurutnya, bantuan tersebut tidak terkait dengan efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
"Nggak ada itu, jalan terus. Ada perintah khusus itu," ujar Gus Ipul.
Dia mengatakan bantuan tersebut tidak termasuk ke dalam anggaran bantuan sosial (bansos). "Memang bukan bansos ya, tetapi kami memberikan rehabilitasi untuk penyintas," tutur mantan Wali Kota Pasuruan itu.
"Yang dititipkan di kami tentu ada program rehabilitasi, tetapi kami tetap didampingi oleh BNPT dan Densus," tambah Gus Ipul.
Sebelumnya, dilansir dari detikJatim, Chusnul Chotimah (54), penyintas Bom Bali I waswas efisiensi anggaran di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan berdampak pada dirinya. Dia khawatir bantuan yang selama ini dia terima untuk pengobatan akan dihentikan.
"Saya khawatir dan cemas dengan efisiensi anggaran ini. Terutama untuk pengobatan. Karena perjanjiannya sampai 6 Agustus 2025, takutnya dengan adanya pemangkasan anggaran diputus pengobatannya," ujar Chusnul kepada detikJatim, Kamis (13/2/2025).
Baca juga: Kemensos Bakal Bentuk Desa Bebas Miskin |
Ya, hingga saat ini Chusnul masih harus rutin menjalani pengobatan. Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 silam membuat Chusnul mengalami luka bakar 70% di hampir di sekujur tubuhnya ditambah sejumlah serpihan logam yang masih melekat di kaki dan dadanya hingga sarafnya terganggu.
"Kadang saya tiba-tiba susah jalan. Beberapa bagian tubuh rasanya juga sangat sensitif karena masih ada serpihan logam itu," katanya.
Atas bantuan LPSK biaya pengobatan Chusnul ditanggung negara di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Penanganan medis yang diberikan kepada dirinya berupa rawat jalan hingga rawat inap serta tindakan medis lain sesuai rekomendasi dokter.
"Untuk pengobatan rutin saya biasanya ke orthopedi, kulit, gigi, dan saraf," jelas Chusnul.
(iws/gsp)
