Cegah Bansos Salah Sasaran, Mensos Pastikan Data Dimutakhir Tiap Triwulan

Badung -

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pemutakhiran data pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bakal dilakukan tiap tiga bulan sekali. Hal itu untuk mencegah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran akibat data yang tidak akurat.

"Kalau dulu setahun sekali. Ini tiga bulan sekali, jadi bisa di triwulan pertama orang dapat (bansos), di triwulan kedua atau mungkin di triwulan berikutnya nggak dapat gitu," kata Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul saat ke Kabupaten Badung, Bali, Selasa (25/2/2025).

"Sebab kami juga akan terus koordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya ya untuk memastikan bahwa data terkini sesuai dengan kenyataan," sambung dia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Gus Ipul, program perlindungan sosial akan semakin efektif dengan penggunaan data DTSEN yang kini sudah mencapai tahap finalisasi. Kemensos mendapat arahan khusus presiden untuk memastikan penyaluran program sosial harus berbasiskan data yang valid.

"Kalau data sama, kami akan tetap melakukan intervensi dengan lebih terarah. Pusat dan daerah saling memperkuat dan meruntuhkan ego sektoral," sebutnya.

Gus Ipul tak menampik ihwal penyaluran bansos mendapat kritik karena kurang efektif dan cenderung tidak tepat sasaran. Gus Ipul lantas bercerita saat dilakukan pemutakhiran data terbaru, ditemukan ketidakcocokan data dan fakta sekitar 10 persen.

"Kira-kira di atas 10 persen lah. Datanya sudah final tapi kami mesti uji petik lagi. Kami mesti pastikan sekali lagi, setelah itu kami rilis. Tampaknya ya sementara, saya tidak bisa memastikan, tampaknya di atas 10 persen (tidak tepat sasaran)," ucap eks Wagub Jawa Timur itu.

Dikutip dari laman Kemensos, DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian akan diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

"Semua BPS yang menentukan. Jadi ke depan, pemutakhiran itu lebih baik jadi sekarang itu (data) tunggal saja. Yang diberi tugas pemutakhiran itu adalah BPS tapi saluran untuk melakukan itu bisa lewat Kemensos," jelas Gus Ipul.