Dana Transfer ke Daerah Dipangkas, Sejumlah Proyek di Jembrana Terancam Batal

Sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, Bali, terancam batal atau harus ditunda. Hal ini imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran transfer ke daerah 2025. Total anggaran yang dipangkas ke Jembrana mencapai Rp 28,7 miliar.

Pemangkasan anggaran ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

"Sesuai dengan kebijakan pusat, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ke-PU-an dipotong. Namun, tidak terdampak dengan kesejahteraan pegawai," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, I Komang Susila, Senin (10/2/2025).

Dari total pemangkasan anggaran tersebut, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang semula berjumlah Rp 9,2 miliar kini hanya tersisa Rp 1,4 miliar yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG) senilai Rp 21,1 miliar yang seharusnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dipotong sepenuhnya.

"Ada sekitar 28,7 miliar anggaran kami ditiadakan. Namun, sifatnya itu dicadangkan dan penggunaan nantinya pemerintah pusat yang akan menentukan," papar Susila.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Jembrana, I Wayan Sudiarta, mengungkapkan pemangkasan anggaran ini berdampak sangat besar terhadap rencana pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pemotongan anggaran ini mencakup proyek pembangunan jembatan, jalan, serta infrastruktur lainnya.

"Banyak rencana kegiatan yang harus ditunda karena anggaran dipotong. Salah satu proyek yang terdampak adalah rencana pembangunan Jembatan Pangkung Sekarkejula sepanjang 20 meter dengan anggaran Rp 3,1 miliar sehingga ditunda dahulu pengerjaannya," kata Kepala Bidang Bina Marga, Gede Sony Indrawan.

Tak hanya itu, pelaksanaan rehabilitasi lima ruas jalan sepanjang 4,91 kilometer (km) yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 7,18 miliar juga harus ditunda. Bahkan, dari jumlah tersebut, Rp 4,1 miliar sudah digunakan dalam kontrak kerja. Sebagai solusi, pemerintah daerah berencana untuk mengalihkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jembrana.

"Kalau yang sudah berjalan itu senilai Rp 4,1 miliar, kami alihkan dari APBD. Jadi anggaran akan disisir lagi untuk mengganti anggaran yang dipotong," terang Sudiarta.

Untuk proyek-proyek yang belum dikerjakan, lanjut Sudiarta, pelaksanaannya akan dihentikan sementara. Jika ada proyek yang sudah masuk dalam satu paket pekerjaan, maka kontraknya akan direvisi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. "Pasti kami bayar yang sudah berjalan. Namun, yang belum dipastikan ditunda," jelas Sony.