Kementerian Lingkungan Hidup melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengatasi persoalan sampah di Bali. Hal itu disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol saat acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah bagi Babinsa di Provinsi Bali pada Senin (24/3/2025).
Hanif menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dari sumbernya, tidak cukup hanya dengan sosialisasi singkat. Peran Babinsa dinilai strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terkait pengurangan dan pemilahan sampah.
"Kita perlu mengetuk dari pintu ke pintu, Babinsa yang tahu persis wilayah dan masyarakatnya bisa menjadi contoh teladan dalam upaya mengurangi dan mengolah sampah," ujar Hanif di Markas Komando Militer Udayana, Senin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hanif, diskusi antara Babinsa dan masyarakat bisa menjadi langkah efektif dalam membangun budaya pengelolaan sampah. Selain itu, Babinsa akan dibekali kemampuan komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) agar bisa lebih efektif dalam mengajak warga membersihkan sampah.
Hanif menekankan bahwa Bali memiliki peran strategis sebagai wajah pariwisata Indonesia, sehingga pengelolaan sampah di Pulau Dewata harus menjadi perhatian utama. "Ketika pantai ikonik seperti Kuta, Seminyak, tercemar, itu bukan hanya masalah Bali, tetapi juga citra Indonesia dan sampah yang tidak terkelola bisa mengganggu sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi," paparnya.
Selain itu, Kementrian Lingkungan Hidup, akan bekerja sama dengan Gubernur Bali untuk melibatkan sektor perhotelan, restoran, dan kafe (Horeca) dalam pengelolaan sampah. Tujuannya, agar pengelolaan sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
"Jika ini berjalan, 40 persen masalah sampah di Bali bisa terselesaikan," Hanif memperkirakan.
Gubernur Bali Wayan Koster optimistis keterlibatan Babinsa akan mempercepat penyelesaian masalah sampah di tingkat desa. "Sekarang dengan peran Babinsa, pengelolaan sampah bisa tuntas di desa, saya yakin semangat gotong royong masyarakat Bali sangat tinggi," ujarnya.
Koster menargetkan permasalahan sampah di Bali bisa terselesaikan dalam dua tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Pangdam Udayana Mayjen TNI M. Zamroni menegaskan anggotanya sudah bergerak menangani permasalahan sampah sebelum adanya penunjukan dirinya sebagai Ketua Operasi Penanggulangan Sampah Laut di Bali. Dia mengeklaim TNI siap meningkatkan upaya penanganan sampah dengan semangat yang lebih tinggi.
"Kalau kemarin, kami gas cuma 3/4, sekarang dengan dicanangkannya sampah sebagai permasalahan nasional, kami semakin gas pol!" tegas Zamroni.
(gsp/dpw)