.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta bupati/wali kota untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 secara efisien dan optimal. Sebab, dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami juga wajib menjabarkan program-program di daerah khsusunya yang menjadi prioritas agar selaras dengan asta cita. Bupati dan wali kota diharapkan memprioritaskan isu strategis tahun 2025 antara lain pengelolaan sampah, mitigasi bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan sektor pariwisata," ujar Mahendra melalui keterangan tertulis Rabu (18/12/2024).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 kepada pemerintah daerah (Pemda) di Pulau Dewata. Penyerahan DIPA dan TKD dengan tema 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan' itu dilakukan di kantor Gubernur Bali, Rabu (18/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahendra menuturkan kebijakan TKD tahun depan diarahkan untuk meningkatkan sinergi dan harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, seperti mengembangkan sentra ekonomi baru, memperbaiki kualitas belanja APBD, memperkuat rasio pajak dan retribusi daerah serta mengembangkan pembiayaan inovatif.
Mantan Stafsus Kemendagri itu juga menjabarkan ekonomi makro Bali pada 2024 berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat sebesar 5,43 persen, lebih tinggi dari nasional 4,95 persen. Lalu, inflasi Bali juga terjaga pada angka 2,5 persen.
Baca juga: APBD Denpasar 2025 Dirancang Defisit |
Sementara presentase penduduk miskin di Bali tercatat sebesar 4 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,25 persen
"Angka tersebut merupakan yang terendah di antara provinsi lainnya di tanah air dan jauh lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 9,03 persen," bebernya.
Mahendra mengakui masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi di Bali. Mulai dari disparitas antarsektor, pengelolaan sampah, kemacetan, alih fungsi lahan, nilai tukar petani dan nelayan. Ia menilai pentingnya untuk menjaga keberlanjutan di sektor pertanian dan perikanan.
"Saya berharap seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus menjaga sinergi, kolaborasi dan saling menguatkan. Kita memiliki satu visi dan misi yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Bali, Muhammad Mufti Arkan menyampaikan pokok-pokok APBN di Bali pada 2025. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 10,72 triliun akan dialokasikan pada 347 DIPA Satker pemerintah pusat dan 26 DIPA Satker organisasi perangkat daerah dari 48 kementerian/lembaga.
Kemudian, transfer ke daerah mencapai Rp 12 triliun yang terdiri dari dana bagi hasil, DAU, DAK fisik, DAK nonfisik dan insentif daerah sebesar Rp 11,53 triliun. Serta, dana desa sebesar Rp 667,20 miliar.
"Sinergi dan harmonisasi APBN dan APBD akan terus ditingkatkan agar pembangunan di daerah selaras dan optimal," tuturnya.
(gsp/gsp)
