Banyak Kementerian Baru, Sekda Bali: Daerah Tidak Harus Simetris

Banyak Kementerian Baru, Sekda Bali: Daerah Tidak Harus Simetris

Vincencia Januaria Molo - detikBali
Senin, 21 Okt 2024 16:28 WIB
Sekda Bali, Dewa Made Indra, beberkan sanksi terhadap ASN yang tak netral dalam Pilkada, Jumat (27/9/2024). (Ida Bagus Putu Mahendra/detikBali)
Foto: Sekda Bali Dewa Made Indra (Dok. Ida Bagus Putu Mahendra/detikBali)
Denpasar -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menanggapi Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang jumlahnya lebih gemuk dibanding era Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan gemuknya kabinet Prabowo-Gibran tidak harus linier dengan dinas-dinas di daerah.

Menurut Indra, keberadaan dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sejauh ini, Pemprov Bali menunggu arahan dari pusat mengenai kebijakan di daerah.

"Untuk saat ini belum karena kan, menterinya baru saja dilantik. Tentu belum ada regulasi ke daerah. Tapi sesuai dengan semangat otonomi daerah yang membentuk kelembagaan daerah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah," ujar Indra yang diwawancarai seusai rapat paripurna di gedung DPRD Bali, Senin (21/10/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Indra, walaupun ada beberapa kementerian baru, Pemprov Bali nantinya tidak harus mengikuti dengan membentuk dinas baru. Misalkan, daerah yang tidak memiliki laut atau hutan semestinya tidak perlu memiliki Dinas Kelautan maupun Dinas Kehutanan.

"Ya seperti itulah contohnya. Jadi tidak harus simetris seperti itu," ujar Indra.

ADVERTISEMENT

"Artinya kan sama, jadi tidak harus di situ kementerian, di situ dinas," sambungnya.

Dewa Indra kembali menegaskan saat ini belum ada rencana untuk memecah maupun melebur lembaga-lembaga di Bali. Menurutnya, Pemprov Bali lebih fokus memperbaiki birokrasi yang sudah ada.

"Kami memastikan setiap unit dan dinas dapat menjalankan tugas dengan lebih baik, dan menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat Bali," kata Indra.

Demikian pula terkait pergantian pejabat di tingkat provinsi, Dewa Indra menegaskan sejauh ini belum ada wacana terkait hal itu.

"Kami tetap fokus pada kinerja dan pencapaian program-program yang telah direncanakan. Jika diperlukan, evaluasi akan dilakukan secara mendalam, tetapi hingga saat ini tidak ada rencana perubahan besar," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dan enam jabatan setingkat menteri, Senin. Postur Kabinet Merah Putih yang gemuk itu melahirkan beberapa kementerian baru.

Artikel ini ditulis oleh Vincencia Januaria Molo peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom




(hsa/gsp)

Hide Ads