Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) turut merespons pergantian sejumlah menteri Jokowi di sisa waktu dua bulan ini. Dia pesimistis resuffle kabinet di sisa masa jabatan ini akan berdampak banyak dalam kinerja pemerintah.
"Apa yang bisa dibikin dengan (waktu) sedikit itu? Ya kita serahkan. Kami lihat karena ini realitanya begitu," ujar OSO seusai Munas Hanura di Kuta, Badung, Bali, Senin (19/8/2024).
OSO menilai pergantian sejumlah menteri pada Kabinet Indonesia Maju seharusnya bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa jabatan presiden berakhir. Meski begitu, OSO menghormati bongkar-pasang pejabat bagian dari hak prerogatif presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau saya lihat itu sebetulnya harus sudah lama diganti, sudah lama harus ditentukan. Saya pikir sah-sah saja (diganti) tapi cuma kan waktunya tinggal sedikit," sebut OSO.
Bahkan, OSO berpendapat Jokowi seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan untuk merombak beberapa menterinya setelah penetapan pemenang Pilpres 2024.
"Ya sebetulnya setelah pemilihan itu kalau mau ganti setelah ditunjuknya pemenang itu mestinya kalau mau diganti pada saat itu. Tapi kalau sekarang mau diganti itu haknya juga. Hak prerogatif presiden," sentil OSO.
"Jadi nggak bisa diganggu gugat 20 hari, 10 hari pun mau penggantian. Presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," sambungnya.
Seperti diketahui, Jokowi resmi melantik sebanyak tujuh posisi jabatan menteri, wakil menteri (wamen), serta kepala badan. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Adapun mereka yang dilantik, antara lain Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham, Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM, dam Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi. Berikutnya Angga Raka Prabowo, yakni Wamenkominfo, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, hingga Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.
Partai Hanura sendiri merupakan partai pendukung Jokowi sejak 2014. Namun, Hanura memutuskan bergabung ke dalam koalisi pendukung Cawapres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md bersama PDIP dan sejumlah partai lain di Pemilu 2024. Hanura yang kehilangan kursi di DPR RI sampai sekarang belum memutuskan arah dukungan di pemerintahan Prabowo-Gibran.
(hsa/gsp)