PKB Bantah Muktamar Dipercepat gegara Konflik dengan PBNU

PKB Bantah Muktamar Dipercepat gegara Konflik dengan PBNU

Rizki Setyo Samudero - detikBali
Minggu, 11 Agu 2024 18:55 WIB
Ketua OC Muktamar PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal saat konferensi pers di Nusa Dua, Badung, Minggu (11/8/2024).
Ketua OC Muktamar PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal saat konferensi pers di Nusa Dua, Badung, Minggu (11/8/2024). (Foto: Rizki Setyo Samudero/detikBali)
Badung -

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menggelar muktamar di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. PKB membantah muktamar dipercepat akibat konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Padahal, sebelumnya PKB sempat menyebut muktamar akan digelar pada November 2024.

"Tidak ada percepatan atau apapun. Semua partai politik agendanya di 2024 ini sama," kata Ketua Organizing Committe (OC) Muktamar PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Minggu (11/8/2024).

Cucun menerangkan seluruh agenda partai lebih banyak dilaksanakan pada Agustus hingga Desember. Anggota DPR RI itu juga membantah adanya konflik internal PKB. Ia mengeklaim pelaksanaan muktamar PKB tak ada hubungannya dengan PBNU.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara konstitusi kami nggak ada kaitannya dengan itu, misalnya dari PBNU. Dengan institusi berbeda kami nyatakan tidak ada konflik," tegas Cucun.

Cucun menerangkan muktamar tersebut juga tidak akan membahas tentang hubungan PKB dengan PBNU. Menurutnya, partai politik dengan organisasi masyarakat tidak ada kaitannya. Muktamar di Bali, dia melanjutkan,lebih membahas agenda-agenda politik ke depan dan pemilihan ketua umum.

"Kalau misalkan tadi ada pihak-pihak luar ya itu kami abaikan saja. Tidak ada kaitannya dengan urusan muktamar PKB," ujarnya.

Meski begitu, Cucun memahami ada hubungan sejarah antara PKB dengan NU yang saling membangun dan memberikan aspirasi. Ia mengakui ada program-program dari NU yang dilaksanakan secara bersama-sama.

"Makanya kami nggak menghilangkan histori itu, terkait sekarang isu yang diinginkan bahwa kewenangan memberikan kebijakan mengevaluasi segala macam nggak ada. Karena secara struktural nggak ada kewenangan antara ormas dengan parpol," jelas Cucun.

Wakil Ketua OC Muktamar PKB, Ahmad Iman Sukri, menambahkan pelaksanaan muktamar merupakan agenda tahunan partainya. Ia menjelaskan muktamar PKB sebelumnya juga dilaksanakan pada Agustus 2019.

"Ini adalah kalender normal lima tahunan kongres atau muktamar partai," imbuh Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB itu.

Sebelumnya, DPP PKB berencana menggelar muktamar ke-6 pada akhir 2024 atau setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan pelaksanaan muktamar merupakan hasil keputusan dari musyawarah kerja nasional (mukernas).

"Mukernas memutuskan menggelar Muktamar PKB yang keenam pada akhir tahun setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024," kata Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024), seperti dikutip dari detikNews.

Ketika itu, Jazilul tidak menjelaskan lebih rinci ada tidaknya pembahasan pemilihan ketua umum baru. Meski begitu, Jazilul menyebut muktamar akan membahas struktur partai.

"Biasanya ada sidang komisi dan pleno menyangkut komisi program kerja, komisi terkait organisasi dan AD/ART, dan komisi serta pleno terkait dengan struktur pengurus DPP yang akan datang," ujar dia.




(iws/iws)

Hide Ads