Jelang Muktamar, PKB Bali Klaim Kader Solid Dukung Cak Imin Jabat Ketum Lagi

Denpasar -

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengelar muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. DPW PKB Bali menyatakan bakal mendukung Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk kembali menjadi ketua umum (ketum) PKB.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Bali, Bambang Sutiyono, mengeklaim Cak Imin telah mendapat dukungan dari DPW PKB di seluruh Indonesia. Menurutnya, raihan suara PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin meningkat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Secara nasional, dia berujar, perolehan kursi DPR RI dari PKB meningkat dari 58 menjadi 68 kursi pada Pemilu 2024. "Suara nasional naik. InsyaAllah solid. Saya dengar, teman-teman (kader PKB di luar Bali) solid," kata Bambang di Denpasar, Jumat (9/8/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bambang menjelaskan DPW PKB Bali masih menanti instruksi terkait pelaksanaan Muktamar PKB di Bali. Ia mengaku akan bertolak ke Jakarta untuk membahas penyelenggaraan muktamar tersebut. PKB sebelumnya juga pernah menggelar Muktamar V di Bali pada 2019.

"Untuk sementara, petunjuk langsung kami tunggu dari pusat," imbuhnya.

Dilansir dari detikNews, gelaran muktamar PKB yang ke-6 di Bali akan diikuti oleh sekitar 2.300 peserta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto kabarnya turut diundang acara tersebut.

Ketua Steering Committee (SC) Mukmatar PKB, Faisol Reza, mengungkapkan agenda muktamar berisi laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan DPP PKB selama lima tahun. Muktamar juga menentukan garis perjuangan PKB pada lima tahun yang akan datang, termasuk terkait dengan kepemimpinan PKB.

"Persiapan semua sudah selesai, juga sudah disampaikan kepada seluruh pengurus DPW-DPC," kata Faisol saat konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat.

Faisol menyebut Muktamar PKB adalah forum tertinggi partai dalam mengambil keputusan. Menurutnya, muktamar ini cukup padat karena berdekatan dengan pelaksanaan pendaftaran Pilkada.

"Dan juga bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota," imbuh Faisol.