.webp)
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali terbakar. Warga setempat memblokir akses jalan menuju TPA Alak. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi pembuangan sampah ke TPA Alak untuk sementara waktu.
Asap kebakaran TPA Alak berdampak terhadap warga di lima wilayah Rukun Tetangga (RT) di sekitar TPA. Yakni, warga RT 1, 2, 3, 5, dan 19 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Kebakaran sudah memasuki hari ketiga hingga Selasa (16/7/2024).
Ketua RT 22, Kelurahan Alak, Pangeran Sui, membeberkan pengadangan yang dilakukan warga sebagai upaya untuk mencegah armada sampah masuk ke TPA selama proses pemadaman api masih berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Api harus padam dulu asapnya hilang, baru armada sampah boleh buang sampah ke TPA," ujar Pangeran, Selasa.
Petugas Puskesmas Alak telah turun ke rumah-rumah warga untuk mendata dan memeriksa kesehatan warga terdampak.
"Dampak asap akibat kebakaran ini sangat tergantung pada arah angin dan telah mencapai Pulau Semau," ungkap Pangeran.
Sementara itu, Jibrael Mafo (44), salah seorang warga setempat mengatakan banyaknya balita, anak-anak, dan warga lanjut usia (lansia) yang terdampak makin mengkhawatirkan. Mereka pun harus diungsikan.
"Akibat dampak itu, tadi malam ada sekian banyak warga yang harus mengungsikan anak-anak mereka yang balita serta orang tua yang usia lanjut," ujar Jibrael.
Menurutnya, kebakaran di TPA Alak sudah terjadi berulang kali. Sampai sekarang petugas masih menangani kebakarna di lokasi.
"Kebakaran ini hari ketiga, di tahun 2024 ini dan kejadian ini sangat membuat keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, warga terpaksa memblokir jalan agar tumpukan sampah tidak semakin banyak. Ditakutkan, jika sampah terus bertambah api akan semakin membesar. Dia pun berharap solusi permanen dari Pemkot Kupang agar peristiwa serupa tidak terus berulang.
"Kejadian (kebakaran) ini telah terjadi bertahun-tahun, membuktikan bahwa pemerintah itu tidak serius menangani persoalan ini. Jadi seolah-olah itu pemerintah tidak peduli karena terus terjadi setiap tahunnya," tutup Jibrael.
(hsa/hsa)
