Berembus kabar jika pemecatan seluruh pengurus DPW PPP Bali karena tak mendukung Mardiono untuk maju sebagai ketua umum saat Muktamar PPP. Pengurus PPP Bali membantah hal itu.
"Wallahu'alam. Dukung untuk apa kan maju saja belum tentu," ujar Plt Ketua DPW PPP Bali Idy Muzayyad saat dikonfirmasi detikBali, Kamis (11/7/2024).
Pemecatan seluruh kepengurusan DPW PPP Bali tertuang dalam Surat Keputusan DPP PPP Nomor 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024. Idy mengungkapkan tidak mengetahui pemecatan sepihak tersebut.
Idy mengungkapkan mendapat informasi pemecatan terhadap dirinya melalui media sosial (medsos). Ia pun menyindir organisasi kelas kampung.
"PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak. Main pecat-pecat saja, organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya," kata Idy.
Idy heran dengan keputusan partai memecat dirinya secara sepihak. Ia mengeklaim kinerja DPW PPP Bali cukup signifikan karena mendapat kenaikan kursi 100 persen di DPRD kabupaten/kota.
Dia juga menyesalkan tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan pergantian kepengurusan DPW Bali itu. Idy pun mendorong pengurus dan kader PPP lainnya untuk mengawasi kebijakan partai yang melenceng.
"Kalau kita tidak peduli, maka kezaliman lain akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi," imbuhnya.
Idy menegaskan sampai saat ini dirinya belum menerima surat fisik terkait pemecatan tersebut. Idy bersama Plt Sekretaris DPW PPP Bali M Thobahul Aftoni telah mendatangi kantor DPP PPP di Jakarta pada Rabu (10/7/2024). Mereka menyampaikan keberatan atas pemecatan tersebut dan meminta agar status kepengurusannya dikembalikan.
"Kalau nggak dipenuhi ya kami bicara lebih lanjut, nunggu respons," pungkasnya.
(iws/iws)