Penyesalan Menteri Basuki soal Tapera, Singgung Aturan Tergesa-gesa

Penyesalan Menteri Basuki soal Tapera, Singgung Aturan Tergesa-gesa

Tim detikNews - detikBali
Kamis, 06 Jun 2024 21:16 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai Rapat di DPR, Kamis (6/6/2024).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai Rapat di DPR, Kamis (6/6/2024). (Foto: Ilyas Fadilah/detikcom)
Bali -

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyesalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ramai diprotes para pekerja lantaran iurannya dipotong dari gaji mereka. Basuki yang juga Ketua Komite BP Tapera itu turut menyinggung aturan main Tapera yang terkesan tergesa-gesa.

Basuki awalnya mengungkapkan dana dari APBD yang telah dikucurkan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurut hitung-hitungan Basuki, dana Tapera dapat terkumpul mencapai Rp 50 triliun dalam 10 tahun ke depan.

"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa. Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun," kata Basuki seusai rapat kerja Komisi V DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024), seperti dikutip dari detikNews.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo lah," imbuhnya.

Basuki lantas mengungkit kritik dari DPR hingga Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), terkait penerapan Tapera yang dinilai terburu-buru penerapannya. Ia menegaskan akan mempertimbangkan aspirasi dari wakil rakyat tersebut.

ADVERTISEMENT

"Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah Rp 105 triliun itu pun menarik uang berapa, 300-an lebih. Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR, Ketua MPR, untuk diundur, menurut saya, saya udah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kami akan itu," ujar dia.

Sebelumnya, kelompok buruh mendesak pemerintah mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Para pekerja mengeluhkan iuran Tapera karena membuat potongan pendapatan setiap bulan yang mereka terima mencapai 12%.

"Karena buruh sudah dipotong hampir 12%, pengusaha sudah hampir dipotong 18%. Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1%, jaminan kesehatan 1%, PPh 21 pajak 5%, jaminan hari tua 2%, sekarang Tapera 2,5%, total mendekati hampir 12%," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam aksi tolak PP Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!




(iws/iws)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads