.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra buka suara terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang diperdebatkan saat rapat paripurna DPRD Bali. Dewan mempertanyakan status APBD Bali tahun lalu apakah surplus atau defisit.
Adapun, Ketua Pansus Rekomendasi LKPJ Gubernur Bali, Gede Kusuma Putra, menilai APBD 2023 surplus. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama mengira selama ini statusnya defisit.
"Ini kan tergantung sudut pandangnya. Kalau kita lihat manajemen kas 2023, belanjanya diatasi dengan pendapatan," ujar Indra di kantor DPRD Bali, Denpasar, Senin (22/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Indra, hal yang diperdebatkan itu merupakan siklus dalam APBD. Ia menjelaskan kelebihan belanja maupun kekurangan pendapatan akan dioper ke APBD tahun berikutnya.
"Sehingga kalau Pak Gede Kusuma Putra tadi melaporkan 2023 selesai urusannya, ya karena kami selesaikan," ujar Indra.
Meski begitu, status pasti kondisi APBD Bali 2023 itu masih menunggu dari audit BPK. "Unaudited, artinya masih perhitungan kasar," lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budiutama menginterupsi Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali. Ia mempertanyakan status APBD Provinsi Bali 2023 defisit atau surplus.
"Ini penting disampaikan karena tadi ada perbedaan persepsi, tadi sudah didengar laporan dari ketua pansus LKPJ (Gede Kusuma Putra), APBD 2023 itu dinyatakan surplus," kata Budi, Senin.
Budi mengatakan dirinya khawatir jika legislatif dan eksekutif memiliki perbedaan persepsi terkait kondisi APBD Bali. Ia menilai kedua lembaga perlu menyamakan persepsi tentang surplus atau defisitnya APBD Bali.
"Karena kaitannya dengan angka-angka, dan angka itu adalah uang. Jadi, mohon juga nanti lah kita rapat kerja dengan badan anggaran di eksekutif untuk menyamakan persepsi ini," pungkas Budi.
(iws/nor)
