.webp)
Salah satu tempat relokasi pedagang Pasar Umum Negara di Kabupaten Jembrana, Bali, sepi dari aktivitas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana berencana memanfaatkan tempat tersebut untuk pedagang baru.
Dari pantauan detikBali, hanya ada sejumlah pedagang yang masih bertahan untuk berjualan di area relokasi pedagang tersebut. Pedagang yang masih bertahan enggan berpindah karena tidak memiliki pilihan lain untuk berjualan.
"Sudah banyak yang meninggalkan kios-kios yang ada di tempat relokasi ini. Pedagang yang bertahan bisa dihitung jari. Yang masih bertahan karena sudah tidak ada pilihan lain," ujar salah seorang pedagang, Kadek (68) ditemui detikBali, Selasa (9/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pedagang sembako ini juga menilai pemerintah tidak konsisten dengan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Pedagang yang pindah malah diberikan izin untuk berjualan di emperan Pasar Ijo Gading dengan sistem bongkar pasang, sehingga pasar relokasi menjadi sepi.
"Pembeli sudah tidak ada di sini, jarak yang jauh serta masih ada pasar lain yang lebih dekat menjadi persoalan. Kalau saja pemerintah konsisten dengan aturan seluruh pedagang harus tetap berjualan di tempat relokasi, pasti masih ada pembeli," ujar ibu tiga anak ini.
Sementara, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Jembrana, I Komang Agus Adinata, menjelaskan pihaknya masih melakukan pendataan terkait jumlah pedagang yang memang benar-benar masih berjualan di area relokasi. Setelah itu, pihaknya akan memberikan kesempatan ke pedagang lain untuk berjualan di area relokasi.
 Tempat relokasi pedagang Pasar Umum Negara di Parkir Pemkab Jembrana nampak sepi dari aktifitas, Selasa (9/1/2024). (I Putu Adi Budiastrawan/detikBali) |
"Tidak hanya pedagang yang ada di Pasar Umum Negara, siapa yang ingin berjualan di sana (tempat relokasi) kami tampung nantinya. Jadi kami tetap akan fungsikan area relokasi ini," jelas Adinata.
Adinata menyebut Pemkab Jembrana akan mengevaluasi keberadaan pasar relokasi. Jika tidak digunakan oleh pedagang Pasar Umum Negara, maka akan dibuka untuk masyarakat lainnya.
"Dari pada tidak dipakai, kami berikan kesempatan pedagang baru untuk berjualan di sana sebagai solusi saat ini," ujar Adinata.
(nor/gsp)
