.webp)
Penjabat (Pj) Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika membeberkan program 100 hari kerjanya untuk mengatasi berbagai permasalahan di Gumi Serombotan - sebutan Klungkung. Ia mengaku akan fokus dalam penanganan inflasi dan ketersediaan pangan menjelang tahun baru 2024.
Jendrika menuturkan dirinya sudah mengecek harga kebutuhan pokok di Pasar Galiran Klungkung. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tersebut melambung menjelang Natal dan tahun baru (Nataru).
"Tadi pagi saya ke pasar sendiri naik kendaraan, tidak ada yang tahu ke Pasar Galiran Klungkung. Di sana saya tanya-tanya memang benar harga masih tinggi, utamanya beras dan bumbu dapurnya ada cabai yang mahal," tutur Jendrika saat ditemui detikBali di ruang kerjanya, Jumat (22/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain inflasi, Jendrika juga akan menangani masalah kemiskinan dan stunting di Klungkung. Berdasarkan data per Agustus 2023, sebanyak 504 anak dari 11.186 balita di daerah tersebut mengalami stunting.
"Kami akan kejar terus ini biar benar-benar tuntas dan penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara langsung," imbuh pria inspektur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu.
Sektor pariwisata juga tak luput dari perhatian Jendrika. Terlebih, Klungkung memiliki Nusa Penida yang menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan yang pelesiran ke Pulau Dewata. Jendrika berjanji mencarikan solusi atas keluhan-keluhan warga Nusa Penida dalam 100 hari kerja.
"Kepala Dinas Pariwisata sudah menunjukkan kepada saya terkait keluhan warga Nusa Penida, dari masalah sampah, jalan rusak, hingga pungutan di objek wisata (yang) dilakukan sepihak. Ini kami segera carikan jalan keluar, tiga bulan atau 100 hari kerja sudah harus ada solusinya," tandas pria asal Kubutambahan, Buleleng, itu.
Jendrika dilantik sebagai Pj Bupati Klungkung oleh Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di kantor Gubernur Bali, Sabtu (16/12/2023). Pelantikan itu menyusul setelah Mendagri Tito Karnavian menetapkan Jendrika menjadi Pj Bupati Klungkung hingga dilaksanakannya Pilkada 2024.
(iws/dpw)
