.webp)
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama meminta agar PLN Energi Primer Indonesia (EPI) konsisten dan segera menyelesaikan pembangunan terminal LNG Bali. Hal tersebut ia sampaikan seusai rapat soal pembahasan tindak lanjut pembangunan Terminal LNG Bali Offshore, Senin (11/12/2023).
Adi Wiryatama mengatakan hingga kini PLN belum mendapatkan persetujuan lingkungan dari Kementerian LHK. "Tadi blunder itu. Ada yang bilang izinnya, lalu dari Kemenkomarves katanya PLN tidak konsisten. Mungkin izinnya tidak diurus-urus, kan izinnya tidak datang sendiri, tidak ditanyakan, tidak diproses. Itu kemungkinannya," sebut Adi Wiryatama di gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin.
Baca juga: Luhut Tegaskan Dukung Terminal LNG Bali |
Ia meminta agar PLN dapat konsisten untuk menyelesaikan urusan tersebut. Adi Wiryatama menyebut masyarakat sudah tidak lagi mempermasalahkan terminal LNG, begitupun Pemerintah Provinsi (Pemprov Bali) yang sudah mengeluarkan rekomendasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga sudah setuju. Waktu sidang dulu saya pernah menyampaikan yang penting tidak ada mangrove patah satu pun," tegasnya.
Adi Wiryatama mengaku DPRD Bali tak memiliki masalah terkait opsi lokasi terminal LNG Bali nantinya. Namun ia menekankan PLN harus konsisten dan segera mengerjakan terminal LNG Bali.
"Bagi kami tidak masalah secara politik. Silakan 500 meter ataukah 3 kilometer yang penting ada asas manfaat bagi masyarakat. Energi Bali ini terpenuhi dan tidak sampai gelap," jelasnya.
Adi Wiryatama menuturkan DPRD Bali juga tidak menargetkan waktu pembangunan terminal LNG Bali. Ia hanya meminta agar PLN dapat menuntaskan masalah dengan berbagai upaya.
"Kami tidak menargetkan waktu. Makin cepat makin bagus lah," imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bakal mengkomunikasikan soal kendala tersebut. Ia meminta semua pihak agar menunggu hasilnya.
"Pemerintah daerah kan sudah memberikan rekomendasi dan memang kita perlu ada kemandirian energi dan kami sudah memberikan rekomendasi," jelasnya.
Mahendra Jaya menegaskan Bali memerlukan kemandirian energi terlebih ada peta jalan energi bersih 2045. Termasuk jika ada investor yang akan masuk ke Bali akan diberikan karpet merah.
Sementara, Bendesa Adat Sidakarya Ketut Suka mengatakan pihaknya turut mendorong agar pembangunan terminal LNG Bali dapat segera terselesaikan. Terlebih, sejak Januari 2023 pihaknya telah berencana untuk melaksanakan upacara besar terkait dengan kondisi pasca COVID-19.
"Tapi, karena sampai dengan saat ini belum ada kepastian dan tadi sudah didorong oleh Pak Pj Gubernur dan Bapak Ketua DPRD agar ini bisa segera diwujudkan (pembangunan terminal LNG). Ada sedikit masalah yang belum selesai agar segera dituntaskan dan tidak menunggu waktu yang lama lagi. Harapan masyarakat juga seperti itu," jelasnya.
(nor/dpw)
