.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mendorong perusahaan media konvensional yang terafiliasi dalam wadah Serikat Perusahaan Pers (SPS) untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas.
Hal tersebut disampaikan dalam rangka menghadapi 'tsunami informasi' yang tersebar melalui media sosial (medsos) dan media digital lainnya. Di antaranya meliputi platform asing yang dikontrol AI (kecerdasan buatan).
"Semua minta serba cepat, termasuk informasi. Kalau tidak cepat, seolah kita merasa akan ketinggalan," ujar Indra melalui siaran pers dalam acara Dialog Nasional SPS di Harris Hotel & Convention, Denpasar, Kamis (10/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, saat ini dunia tengah dikuasai fenomena kecepatan. Dia mengutip teoridromologi hasil pemikiran filsuf PaulVirilio. "Secara sederhana,dromologi berarti semesta berpikir yang didasarkan pada prinsip kecepatan,"paparnya dalam acara dialog yang digelar serangkaian memperingati HUT ke-77SPS yang bertajuk 'Transformasi Industri Media Untuk Bangkit Bersama'.
Alhasil, ini memicu pertarungan realitas dan virtual. Menurut Indra, kehidupan post-modern didominasi kehendak virtual. Dia mengambil contoh kecenderungan mencitrakan diri sebagai orang kaya, baik hati, cantik, dan rupawan di platform virtual.
"Padahal secara aktual belum tentu demikian. Kita sering tertipu oleh hal-hal yang tersaji secara virtual," imbuh Indra.
Menurut dia, fenomena kecepatan yang dimaksud juga membawa implikasi pada dunia pers. Misalnya, kemunculan medsos dan media berplatform digital yang menawarkan kecepatan dalam penyebaran informasi menjadi tantangan yang mesti dihadapi media konvensional seperti televisi dan surat kabar.
Maka dari itu, Indra berharap perusahaan pers yang mengelola media konvensional tidak merengek kala menghadapi fenomena ini. Kendati demikian, dalam beradaptasi, pengelola media konvensional diingatkan tetap berpedoman pada kaidah jurnalistik.
"Sehingga tetap bisa menjadi media arus utama yang menyajikan karya jurnalistik berkualitas," jelasnya.
Tak cuma itu, Indra juga menyebut rasa optimistis terhadap keberlanjutan media konvensional. Dia mengambil contoh optimisme itu mengacu pada hasil riset Dewan Pers yang bekerja sama dengan Universitas Moestopo Beragama pada 2019.
Berdasarkan hasil riset, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional lebih tinggi dibandingkan media siber. Tingkat ketidakpercayaan pada media siber tercatat sebesar 25 persen, sedangkan ketidakpercayaan kepada surat kabar harian 14 persen, surat kabar mingguan/tabloid/majalah berita 17 persen.
Indra menilai tingkat kepercayaan masyarakat ini merupakan modal bagi media konvensional untuk tetap bertahan. Selain itu, SPS yang mewadahi media konvensional sudah memasuki usia 77 tahun.
"Ini artinya, selama kurun waktu 77 tahun, SPS tetap eksis dengan beragam tantangan yang telah dihadapi," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) SPS Januar Primadi Ruswita mengatakan dalam 10 tahun terakhir, media digital berkembang sangat pesat dan berimbas pada keberadaan media konvensional.
"Imbasnya sangat terasa. Banyak yang terpaksa tutup karena tak mampu bertahan, baik karena alasan ekonomi maupun kesulitan adaptasi teknologi," ujar Januar, Kamis.
Oleh sebab itu, dia mengimbau perusahaan pers yang tergabung dalam wadah SPS untuk mengubah model bisnis agar terhubung dalam ekosistem digital dan tetap berada dalam koridor jurnalistik.
"Beradaptasi bukan berarti kita mengikuti sepenuhnya pola platform media digital. Itu nanti akan menjadi ancaman bagi misi suci pers dalam membangun karakter bangsa," imbuhnya.
Koster Ajak Media Bangun Situasi Kondusif Menjelang Tahun Politik
 Gubernur Bali Wayan Koster bersama pengurus SMSI Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (10/8/2023). (IST) Foto: Gubernur Bali Wayan Koster bersama pengurus SMSI Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (10/8/2023). (IST) |
Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh pers, baik media cetak maupun online, untuk bersama masyarakat dan Pemerintah Bali menjaga situasi kondusif pada tahun politik 2023 dan 2024. Yang mana, pada tahun tersebut Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi serentak.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan dari Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (10/8/2023).
"Saya kira pers dapat mengambil peran penting. Apalagi pada tahun politik, 2023 hingga Pemilu serentak nanti pada awal 2024," ucap Koster.
Menurut Koster, fungsi kontrol sosial pers tetap dilakukan. Tetapi, harus disampaikan kritik-kritik yang membangun dan bersifat memotivasi agar masyarakat dapat berperan dalam pembangunan Bali.
Lebih lanjut, dikatakan, pemberitaan positif juga berfungsi mendukung akselerasi pembangunan pariwisata Bali. Apalagi, pariwisata adalah tumpuan utama perekonomian Bali, di mana saat ini ekonomi Bali mulai tumbuh sangat baik yaitu 5,8 persen.
"Saya mengajak pers ya, termasuk media-media anggota SMSIBali untuk sama-sama menjaga Bali ini agar tetap kondusif meskipun ada pekerjaan besar seperti Pemilu serentak. Jauhi dulu pemberitaan-pemberitaan yang mengundang kekisruhan di tengah masyarakat," ujarnya.
(nor/gsp)
