.webp)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama membantah anggotanya ikut campur dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Menurutnya, tidak ada anggota DPRD yang menitipkan siswa agar diterima di sekolah yang diinginkan. Ia menyebut anggota dewan hanya memberi usulan.
"Oh, itu berupa usulan saja. Kami tidak pungkiri itu, karena ada anggota-anggota (dewan) tolong diusulkan. Bentuknya pengusulan ya bukan penentuan," kata Adi saat ditemui di kantor DPRD Bali, Sabtu (22/7/2023) malam.
Adi menilai sah-sah saja jika ada anggota dewan yang mengusulkan nama-nama siswa agar diterima di sekolah favorit. "Apa salahnya wakil rakyat mengusulkan? Kan nggak ada masalah," imbuh politikus PDIP itu singkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Ombudsman Bali menemukan indikasi siswa titipan anggota DPRD Bali selama PPDB jenjang SD hingga SMA/SMK negeri. Anggota dewan tersebut menitipkan sejumlah siswa dengan 'surat sakti' agar diterima di sekolah yang diinginkan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti tidak menyebutkan identitas anggota DPRD Bali yang menitipkan siswa ke sekolah tujuan. Temuannya, ada dua anggota dewan yang diduga ikut campur dalam proses PPDB tahun ini.
"Dari dinas sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan (memfasilitasi) titipan-titipan tersebut," kata Sri di kantor Ombudsman Bali, Jumat (21/7/2023).
Dugaan keterlibatan anggota dewan dalam pemilihan sekolah tersebut berawal dari siswa yang dinyatakan tidak lolos proses PPDB 2023/2024. Semula, orang tua siswa sempat bertanya kepada kelian adat terkait alasan anaknya yang tidak diterima oleh sekolah yang dituju.
"Dijawab oleh kelian adatnya, Pak nggak usah bingung. Nanti bisa lewat dewannya. Bisa ditunggu saja," kata Asisten Koordinator Posko PPDB Ombudsman Bali Dhuha F Mubarak menirukan perkataan oknum orang tua di kantor Ombudsman Bali, Jumat (21/7/2023).
(iws/iws)
