Perwakilan Ombudsman Bali menemukan indikasi adanya orang tua yang menitipkan anak melalui anggota dewan diduga dari DPRD Bali agar dapat bersekolah di sekolah tujuan. Hal itu berawal dari siswa yang dinyatakan tidak lolos proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023/2024.
"Dia itu, nggak diterima anaknya kan. Lalu menyampaikan kepada kelian adatnya di Denpasar sini. Dijawab oleh kelian adatnya, pak nggak usah bingung. Nanti bisa lewat dewannya. Bisa ditunggu saja," kata Asisten Koordinator Posko PPDB Ombudsman Bali Dhuha F Mubarak menirukan perkataan oknum orang tua di kantor Ombudsman Bali, Jumat (21/7/2023).
Dhuha mengatakan orang tua sempat menanyakan nama anggota dewan yang katanya dapat meloloskan calon siswa terdaftar di sekolah tujuan. Tapi, hanya nama sapaan atau panggilan yang didapat, bukan nama asli.
Dia mengaku sudah mengkonfirmasi temuan itu kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Bali. Disdik Bali, lanjutnya, mengakui hal itu. Memang banyak keluhan dari para orang tua tentang anaknya belum mendapat jatah sekolah mendapat alternatif melalui anggota dewan tersebut.
"Kemudian, ketemu lagi (temuan dugaan siswa titipan) di Disdik waktu saya klarifikasi hal ini, juga dia (calon siswa) ngeluh nggak diterima, sementara kawan-kawannya diterima (sekolah). Nah, ini ada juga anggota dewan yang bisa, 'membawa' lah ya. Sebut namanya. Nama panggilan juga sih," tutur Dhuha.
Kasus tersebut adalah temuannya tentang dugaan siswa titipan pada PPDB di jenjang SMA/SMK. Dhuha menduga aksi titip-menitip siswa juga terjadi pada PPDB di jenjang SD dengan modus yang sama.
Menurutnya, ada ratusan lebih calon siswa yang belum mendapat jatah SD. Disdik Bali punya kebijakan mendistribusikan para calon siswa ke sekolah-sekolah yang masih punya jatah kursi.
Simak Video "Jurnalis Kepung Kantor DPRD Bali, Tolak RUU Penyiaran"
(nor/iws)