.webp)
Empat fraksi di DPRD Provinsi Bali menyoroti krisis bahan bakar minyak (BBM) yang sempat melanda Bali, medio Oktober lalu. Masalah ini dibahas dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali di Gedung DPRD Bali, Senin (26/10/2026).
Keempat fraksi tersebut yakni Fraksi Gerindra-PSI, PDIP, Golkar, serta Demokrat-Nasdem. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan dan solusi terkait krisis BBM yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Fraksi Gerindra-PSI mengusulkan adanya kanal informasi digital yang dapat digunakan warga untuk memantau ketersediaan stok BBM di setiap SPBU secara real-time. Anggota Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa, menilai informasi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi pasokan BBM di SPBU tujuan mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita pasti tidak menginginkan kondisi ini terulang di masa depan, sehingga penting untuk memikirkan kebijakan yang lebih transparan, misalnya melalui kanal informasi digital yang transparan dan real-time mengenai status ketersediaan stok di masing-masing SPBU," kata Harja.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai krisis dan antrean panjang BBM kemarin menjadi pelajaran bagi Pemerintah Provinsi Bali. Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ni Kadek Darmini, menekankan pentingnya respons cepat dan kesiapan sejak awal.
"Bagi Fraksi PDI Perjuangan, pengalaman dalam penanganan BBM hendaknya menjadi momentum untuk membangun sistem antisipasi yang lebih kuat, sehingga Bali tidak hanya mampu merespons saat terjadi krisis, tetapi juga memiliki kesiapan dan kesigapan dalam menghadapi risiko dan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali," kata Darmini.
Fraksi Golkar menyarankan Pemprov Bali membentuk badan koordinasi khusus untuk menjaga ketahanan pasokan BBM. Saran tersebut disampaikan anggota Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan.
"Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali mengkaji pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali, atau membentuk unit koordinasi khusus dengan fungsi dan kewenangan yang jelas apabila pembentukan badan tersendiri dinilai belum diperlukan," ujar Gunawan.
Gunawan menambahkan, unit tersebut tidak bertugas mengambil alih peran Pertamina atau BPH Migas. Kehadirannya justru sebagai wadah koordinasi pemda untuk memantau kebutuhan, mendeteksi potensi gangguan sejak dini, dan mempercepat solusi antarinstansi.
Berbeda dari fraksi lainnya, Fraksi Demokrat-Nasdem lebih menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan warga. Fraksi tersebut juga menuntut pertanggungjawaban dari pihak Pertamina.
Anggota Fraksi Demokrat-Nasdem, I Komang Wirawan, menyebut kelangkaan BBM yang terjadi sejak 12 Oktober lalu telah meresahkan warga serta mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan Bali. Total kerugian warga bahkan diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
"Fraksi Demokrat-Nasdem menuntut pertanggungjawaban Pertamina dan jajarannya untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat Bali berupa kompensasi yang dibayarkan langsung melalui penyaluran dan pembagian CSR kepada seluruh rakyat Bali," kata Wirawan.
Tak hanya soal ganti rugi melalui CSR, Fraksi Demokrat-Nasdem juga mendesak Pertamina segera membenahi manajemen serta tata kelola distribusi BBM.
Sebelumnya, krisis pasokan BBM di Bali sempat memicu antrean kendaraan yang mengular di berbagai SPBU pada pertengahan Oktober 2026. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian khusus dalam rapat paripurna untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
