.webp)
Padatnya arus lalu lintas di jalanan Bali memantik rencana pembangunan lintas rel terpadu atau light rail transit (LRT). Saat ini, progres proyek ambisius tersebut masih berupa studi dan kajian bersama Korea Selatan (Korsel).
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa meyakini LRT menjadi solusi atas kemacetan di wilayah Kuta dan Badung selatan lainnya. Menurut Adi, pembangunan LRT tersebut menjadi awalan agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik.
"Ini upaya sedikit demi sedikit mengurangi pemanfaatan kendaraan pribadi. Sehingga orang beralih ke transportasi publik," kata Adi Arnawa ditemui seusai rapat internal dengan beberapa kepala dinas di Puspem Badung, Rabu (12/7/2023) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan ini (LRT) kan secara umum untuk Bali keseluruhan. Badung ini hanya salah satu yang dilintasi, bahkan paling banyak kepentingan di sana," sambungnya.
Adi lantas menjelaskan kondisi lalu lintas di kawasan Kuta saat ini. Ia mengaku khawatir orang dari berbagai negara menyoroti buruknya transportasi di kawasan pariwisata Bali lantaran jalanan macet.
"Ini yang disiapkan untuk menjaga jangan sampai orang ingin menikmati liburan di Bali, hanya karena transportasi umum yang kurang bagus, orang tidak akan datang ke Bali," imbuh mantan Kepala Dinas Pendapatan Badung ini.
Rencana rute LRT meliputi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali-sentral parkir Kuta menuju Seminyak, dan Canggu. Wilayah luar Badung seperti Sanur, Ubud, dan Klungkung juga bakal dilintasi.
"Secara prinsip ini kami melihat (LRT) untuk mendukung pariwisata yang sustainable di Bali khususnya di Badung. Saya kira masalah ini (LRT) sangat penting dan representatif dan strategis," pungkas Adi.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan keinginannya untuk meneruskan LRT di wilayah Badung selatan. Mengenai anggaran, pembangunan LRT nantinya dibiayai dari investasi. Namun, Koster tidak menyebut investasi dari mana saja yang akan membiayai pembangunan proyek lintas rel terpadu itu.
"Sekarang sedang FS (feasibility study) oleh Pemerintah Korsel. (Soal harga tiket LRT) nantilah itu. FS dulu," kata Koster di kantor DPRD Bali, Rabu (12/7/2023).
Koster yakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan LRT di Bali. Menurutnya, LRT dari Bandara Internasional Ngurah Rai ke sentral parkir Kuta, akan menjadi solusi atas kemacetan di jalanan Pantai Kuta.
"Lihat sekarang. Kuta macet total. Melebarkan jalan? Nggak bisa. Ke atas (jalan layang) nggak bisa. Terus, mau ke mana lagi. Kuta full (penuh) macet," terang Koster.
Jalin Kerja Sama dengan Pemprov DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menjalin kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk terkait pembangunan LRT di Pulau Dewata. Ditargetkan, konstruksi bisa dimulai pada 2025.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk kerja sama untuk bertukar pengalaman dan pendampingan. "Pemprov DKI melalui MRTJ akan membantu kami melakukan verifikasi dan review terhadap studi-studi terkait usulan pembangunan dan operasional transportasi umum berbasis Rel," ungkap Samsi, Selasa (11/6/2023).
Menurut Samsi, detail kerja sama nanti akan terus dibicarakan untuk memastikan apa saja kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembangunan LRT ini. "Banyak lah (detail kerja samanya), terutama berkaitan dengan pembentukan kelembagaan, strategi percepatan, keteknikan dan integrasi pengelolaan sistem angkutan umum," jelasnya.
Samsi mengungkapkan anggaran sementara pembangunan LRT ini diperkirakan Rp 10 triliun. Namun, belum ada perhitungan final.
Pemprov Bali menargetkan semua proses, dari pembiayaan hingga persiapan pembangunan rampung pada 2024. Setelah itu, barulah konstruksi bisa dilakukan. Mungkin 2025 baru bisa mulai konstruksi, harapannya demikian," imbuh Samsi.
(iws/iws)
