Proyek LRT Bali Gandeng DKI Jakarta, Ditarget Mulai 2025

Proyek LRT Bali Gandeng DKI Jakarta, Ditarget Mulai 2025

Rizki Setyo Samudro - detikBali
Selasa, 11 Jul 2023 15:29 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (3/7/2023). (I Nyoman Adhistaya Sawitra)
Foto: Gubernur Bali Wayan Koster. (I Nyoman Adhistaya Sawitra)
Denpasar -

Gubernur Bali Wayan Koster telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terkait pembangunan lintas raya terpadu (LRT). Ditargetkan, konstruksi bisa dimulai pada 2025.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk kerja sama untuk bertukar pengalaman dan pendampingan.

"Pemprov DKI melalui MRTJ akan membantu kami melakukan verifikasi dan review terhadap studi-studi terkait usulan pembangunan dan operasional transportasi umum berbasis Rel," ungkap Samsi kepada detikBali, Selasa (11/6/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Samsi menjelaskan proyek LRT tahap awal yang melewati tiga wilayah sudah berdasarkan kajian. Tiga wilayah tersebut ialah Bandara Ngurah Rai, Kuta, dan Seminyak.

Menurut Samsi, detail kerja sama nanti akan terus dibicarakan untuk memastikan apa saja kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembangunan LRT ini.

ADVERTISEMENT

"Banyak lah (detail kerja samanya), terutama berkaitan dengan pembentukan kelembagaan, strategi percepatan, keteknikan dan integrasi pengelolaan sistem angkutan umum," jelasnya.

Pemprov Bali menargetkan semua proses, dari pembiayaan hingga persiapan pembangunan rampung pada 2024. Setelah itu baru mulai konstruksi.

"Mungkin 2025 baru bisa mulai konstruksi, harapannya demikian," ujar Samsi.

Samsi mengungkapkan anggaran sementara pembangunan LRT ini diperkirakan Rp 10 triliun. Namun, belum ada perhitungan final.

Dilansir detikNews, Heru Budi bersama Koster menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Bali. Kesepakatan tersebur berupa pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

"Hari ini Pemda DKI bersama dengan Provinsi Bali bisa bersepakat dengan memberikan bantuan secara pengalamannya terkait dengan proses MRT, LRT, atau kendaraan massal yang berbasis kereta," kata Heru Budi di Jakarta, Senin.

Koster memprioritaskan pembangunan moda LRT di tiga wilayah. Rencana pembangunan ada di wilayah yang tingkat kemacetannya tinggi.

"Karena ini jalur yang sangat padat, sudah macetnya luar biasa," kata Koster kepada wartawan setelah bertemu Pj Gubernur DKI Heru Budi, di Balai Kota DKI.

Lokasi pertama yang diprioritaskan dibangun LRT adalah dari Bandara Internasional Ngurah Rai hingga kawasan Serta Parkir Kuta dan Seminyak.

Setelah itu, Koster mengatakan pembangunan LRT di wilayah Bali akan dilanjutkan hingga ke daerah Canggu dan Sanur. Kemudian berlanjut sampai ke Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung dan Ubud.

"Ini memang daerah-daerah wisata yang sangat padat, yang sudah tidak bisa diatasi dengan transportasi yang konvensional. Yang tiga titik itu sekitar 9,4 kilometer," sambungnya.

Heru Budi bersama Koster menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Bali. Kesepakatan tersebut berupa pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

"Hari ini Pemda DKI bersama dengan Provinsi Bali bisa bersepakat dan memberikan bantuan secara pengalamannya terkait dengan proses MRT, LRT, atau kendaraan massal yang berbasis kereta," kata Heru Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda DKI Joko Agus mengatakan kerja sama tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergi pengembangan potensi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah. Dia menjelaskan kerja sama dilakukan untuk kelancaran optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan menjadi bagian dalam membangun karya untuk Nusantara.

"Adapun ruang lingkup kerjasama yang akan ditindak lanjuti antara lain, yang pertama, pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kedua, penyelenggaraan ketahanan pangan. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keempat, pengembangan badan usaha milik daerah, dan kelima adalah pengembangan transportasi publik," ujar Joko.




(hsa/iws)

Hide Ads