.webp)
Ada beberapa peristiwa di Bali yang menjadi sorotan pembaca detikBali dalam pekan ini. Mulai dari Sederet Bencana Alam di Bali karena Cuaca Buruk; Kisah Seniman Tato Merajah Dada hingga Area Selangkangan; Bali Batal Jadi Tuan Rumah WBG; hingga Polemik Retribusi KKP Nusa Penida. Berikut rangkumannya.
1. Sederet Bencana Alam di Bali karena Cuaca Buruk Hingga Memakan Korban Jiwa
Sebanyak 77 kejadian bencana alam yang disebabkan cuaca buruk melanda Bali sejak Jumat (7/7/2023). Bencana alam itu menimbulkan tiga korban jiwa.
Berdasarkan data yang diterima detikBali dari BPBD Bali, Kabupaten Karangasem menjadi daerah dengan jumlah bencana alam terbanyak. Tercatat 20 kejadian tanah longsor, 21 pohon tumbang, tiga jalan jebol, dan 10 senderan atau tembok penyengker jebol. Kejadian tersebut memakan satu korban jiwa dengan kerugian mencapai Rp 400 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada pula empat titik longsor yang mengakibatkan dua korban meninggal di Kabupaten Bangli. Keduanya merupakan korban longsor di kaki Bukit Bangli.
Beranjak ke Kabupaten Badung, terjadi empat titik tanah longsor, dua titik pohon tumbang, dua titik banjir, tiga bangunan roboh, dan dua jalan jebol. Hanya saja, BPBD Bali belum bisa menghitung estimasi kerugian atas kejadian tersebut.
Selanjutnya, terdapat enam titik bencana di Kabupaten Gianyar. Antara lain, 16 titik pohon tumbang, 16 tanah longsor, satu orang hanyut selamat, dan satu titik gorong-gorong tersumbat.
Berikutnya, Kabupaten Buleleng mencatat satu titik jalan jebol, yakni di Jalan Usaha Tani Sepang-Agas, Busungbiu. Sedangkan, di Kabupaten Klungkung ada satu titik pohon tumbang dan satu titik banjir di Banjar Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung. Akibat banjir tersebut, ada 36 orang dari enam kepala keluarga (KK) mengungsi ke Balai Budaya Ida Dewa Agung Jambe.
Sementara, berdasarkan data sementara BPBD Tabanan, dampak hujan deras disertai angin kencang tersebut tersebar di 45 titik. Sebagian besar bencana yang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi pada Jumat (7/7/2023) lalu yakni longsor, banjir, dan pohon tumbang.
Khusus untuk banjir hingga mengakibatkan pengungsian tersebar di empat titik yakni di Perumahan Panorama Sanggulan, Perumahan Lembah Sanggulan, Perumahan Manik Asri, dan Perumahan BCA Land IX. Empat perumahan ini berlokasi di Kecamatan Kediri.
2. Kisah Seniman Tato Merajah Dada hingga Area Selangkangan
Beberapa seniman tato yang terlibat dalam event tersebut menceritakan pengalamannya saat merajah kulit customer mereka di ajang Bali Tattoo Expo 2023. Mereka dituntut profesional, termasuk ketika menghadapi customer yang ingin memiliki tato pada bagian tubuh sensitifnya, dari dada hingga area selangkangan.
Adef, seniman dari Deftattoo Studio mengaku kerap mendapat pelanggan atau model yang meminta tato di area intim. Dia pernah mendapat menggambar tato di selangkangan, di atas kemaluan, area payudara, hingga pantat. Bahkan, suatu hari customer-nya meminta dibuatkan tato pada bagian penisnya.
"Saya pernah nato, tahu pinokio? Ya, hidung di sana (kemaluan laki-laki). Lagi pula, (mentato) di bagian itu kan memang sangat sulit juga," tutur Adef kepada detikBali, Sabtu (1/7/2023)
Adef tak ingin pusing dengan kemauan modelnya yang nyeleneh itu. Ia memilih untuk melayani dengan baik dan berkonsentrasi pada gambar yang diinginkan. "Jadi, saya fokus di gambar saja," imbuhnya.
Seniman tato lainnya, Yulius Ricco Farento setali tiga uang. Sebagai seniman profesional, permintaan membuat tato di bagian tubuh tertentu adalah hal biasa. Namun, Yulius tak pernah berpikir untuk berbuat tak senonoh terhadap modelnya.
"Awalnya gemetaran. Tapi sekarang, karena memang kami sudah kerja (sebagai seniman tato), jadi sudah nggak mikir ke mana-mana lagi. Hanya fokus saja menggambar," kata seniman tato dari Flocking Tattoo Collective itu.
3. Bali Batal Jadi Tuan Rumah WBG
ANOC mencoret Bali sebagai tuan rumah WBG pada 5-12 Agustus 2023. Informasi tersebut disampaikan ANOC melalui akun Instagram resminya anocworldbeachgames.
"Bali menyatakan mengundurkan diri sebagai tuan rumah ANOC World Beach Games 2023," tulis akun Instagram anocworldbeachgames, Selasa (5/7/2023).
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan batalnya pesta olahraga pantai dunia itu karena pemerintah pusat belum menganggarkan biaya kepada Komite Olimpiade Indonesia sebagai panitia.
"Langsung kontak Ketua Panitia Pusat NOC World Beach Games 2023 Raja Sapta Oktohari. Beliau menyampaikan dibatalkannya pelaksanaan World Beach Games 2023, karena sampai saat ini panitia pusat belum mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/7/2023).
Koster mengaku tersudut lantaran dianggap sebagai penyebab batalnya helatan WBG 2023. Ia pun tak ingin Pemprov Bali disalahkan terkait batalnya WBG2023.
"Pemberitaan yang menyudutkan Bali mundur sebagai tuan rumah World Beach Games 2023 dan disebut-sebut Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali sebagai penanggungjawab tidaklah benar," kata Koster.
Sementara, Ketua Komisi 2 DPRD Bali IGK Kresna Budi mengatakan ada potensi perputaran uang senilai Rp 25 miliar lebih yang hilang dari pembatalan perhelatan WBG 2023. Hitungannya perkiraan dana yang dikucurkan sebesar Rp 25 juta untuk membayar kamar hotel untuk 1.000 orang delegasi selama sebulan penuh. Potensi perputaran uang itu baru di sektor perhotelan saja.
"Pesertanya saja sampai seribuan kan. Kalau dikalikan selama sebulan, rata-rata Rp 25 juta. Nah, seribu dikali Rp 25 juta berapa. Rp 25 miliar. Itu riil. Itu baru (biaya) hotel saja," kata Kresna Budi kepada detikBali, Rabu (5/7/2023).
Setali tiga uang, Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana (Unud) I Putu Anom menuturkan akan Pulau Dewata kehilangan potensi pendapatan baik dari atlet, ofisial, maupun suporter.
"Kita kehilangan potensi mereka (atlet, ofisial, hingga suporter) menginap di hotel, kuliner, hingga transportasi. Bisa ratusan miliar (potensi) pemasukan untuk Bali hilang," tutur Anom pada Kamis (6/7/2023).
Pemerintah, Anom melanjutkan, seharusnya mempersiapkan anggaran untuk penyelenggaraan WBG sehingga pesta olahraga pantai tersebut bisa digelar sesuai rencana. Menurut dia, ketersediaan anggaran untuk kompetisi tersebut seharusnya sudah diketahui satu semester sebelum WBG digelar.
"Kenapa (pemerintah) tidak mempersiapkan anggaran dengan detail? Masak sebulan sebelum event digelar bisa batal," keluh Anom.
4. Polemik Retribusi KKP Nusa Penida
Penerapan retribusi Rp 100 ribu untuk turis asing dan Rp 10 ribu untuk turis domestik untuk snorkeling dan diving di Nusa Penida ditentang sejumlah kalangan. Pengusaha atau penyedia jasa snorkeling dan diving di Nusa Penida menilai pungutan retribusi itu memberatkan wisatawan dan diterapkan tanpa sosialisasi yang memadai.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Bali di Klungkung I Nengah Bagus Sugiarta menjelaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperoleh pendapatan yang digunakan untuk membiayai pelestarian laut. Menurutnya, perawatan kawasan konservasi perairan yang didanai dari retribusi itu, antara lain perlindungan, pelestarian, hingga merehabilitasi ekosistem biota laut.
"Meningkatkan keamanan KKP, sebagai destinasi pariwisata, dan meningkatkan pemberdayaan sosial budaya hingga ekonomi masyarakat sekitar KKP," tuturnya, Senin (3/7/2023).
Retribusi itu mengacu pada Peraturan Daerah Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Adapun, tarif retribusi berbeda-beda bergantung pada jenis kegiatan di kawasan konservasi perairan.
Misalkan, karcis masuk untuk domestik untuk dewasa Rp 10 ribu, anak Rp 5 ribu. Sedangkan, untuk warga asing dewasa sebesar Rp 100 ribu dan anak Rp 50 ribu.
Perbekel Desa Lembongan I Ketut Gede Arjaya menyebut tarif retribusi itu terlalu memberatkan. Retribusi tempat rekreasi pada objek Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang diterapkan per 1 Juli 2023 itu diminta untuk dikaji ulang.
Sebab, pelaku usaha pariwisata perairan didominasi oleh perorangan, yakni menjadi pekerjaan sampingan nelayan tradisional. "(Retribusi) Rp 100 ribu itu terlalu memberatkan, mungkin kalau bisa dikaji ulang besarannya. Memang, semestinya dikaji dulu angkanya, baru diterapkan," ungkap Arjaya kepada detikBali, Minggu (2/7/2023).
Ia sendiri mendukung agar pariwisata Nusa Penida tidak dijual murah ke wisatawan. Namun, kondisi di lapangan saat ini masih banyak terjadi perang tarif karena tidak ada pengawasan dan aturan baku dari pemerintah.
Hal senada diungkapkan Komang Sukarya, salah satu pengusaha jasa menyelam di Nusa Lembongan. Ia mengaku keberatannya dengan pungutan retribusi. Ia mengaku banyak wisatawan yang jadi tamunya terpaksa membatalkan perjalanan karena aturan baru tersebut.
"Baru saja tamu mulai ramai, masak sih sepi lagi gara-gara harus bayar (retribusi). Kami di sini tetap jaga alam konservasi juga dengan tanam karang dan memastikan tamu tidak injak karang," tandasnya.
Buntut polemik tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bakal menurunkan tim khusus ke Bali buntut pungutan retribusi di Nusa Penida dan Nusa Lembongan, Klungkung. Tim khusus akan datang menemui Gubernur Bali Wayan Koster pada 5 Juli 2023.
"Ini agar Satgas komunikasi bisa menyuarakan dalam satu bahasa sehingga tidak ada simpang siur dalam penyampaiannya," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Briefing with Sandi Uno yang digelar secara daring, Senin malam (3/7/2023).
Sandiaga berharap kebijakan kepariwisataan di tingkat provinsi maupun kabupaten tidak lagi bias saat mulai diterapkan. Ia menilai kebijakan tersebut perlu disosialisasikan secara menyeluruh.
Di sisi lain, Sandiaga mengakui Bali kerap menjadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan. Termasuk seputar retribusi di Nusa Penida. "Ini sekarang sedang kami formulasikan untuk disampaikan secara holistik dan tidak secara sepotong-sepotong. Sehingga nanti pemahaman publik tidak misleading," tandasnya.
Sandiaga memastikan segala kebijakan tersebut bermuara pada pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, aspek konservasi lingkungan tak boleh diabaikan demi mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas, bermartabat, berkelanjutan.
(nor/gsp)
