.webp)
Sejumlah peristiwa di Bali menarik perhatian pembaca detikBali sepekan terakhir. Salah satunya terkait nama baru ibu kota Kabupaten Tabanan menjadi Singasana.
Berikutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana menyaring turis asing yang akan pelesiran di Pulau Dewata. Hal ini merespons maraknya wisatawan mancanegara yang berulah di Bali.
Selain itu, ada pula rencana pengembangan transportasi publik berupa lintas raya terpadu (LRT). Proyek tersebut kabarnya akan menelan anggaran mencapai Rp 10 triliun. Simak rangkumannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Singasana, Ibu Kota Baru Tabanan
Singasana bakal menjadi nama baru ibu kota Tabanan. Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan meminta rekomendasi DPRD mengenai nama baru tersebut.
Pergantian nama ibu kota juga akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya, agar bisa dikuatkan melalui peraturan pemerintah (PP).
Asisten I Setda Kabupaten Tabanan I Made Agus Harta Wighuna secara sekilas mengungkapkan wilayah ibu kota Singasana meliputi tiga desa dinas di Kecamatan Tabanan saat ini. Penjelasan itu dikonfirmasi pula oleh Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi, yang memberi keterangan secara terpisah.
"Desa Dajan Peken, Dauh Peken, Delod Peken, dan perbatasannya Tukad Yeh Panahan," ungkap Eka Nurcahyadi.
Eka Nurcahyadi berharap perubahan nama ibu kota Tabanan yang baru, Singasana, lebih diperkenalkan lagi ke masyarakat. Khususnya dari sisi kesejarahan.
Ia mengatakan hasil dari rapat kerja yang digelar akan berupa rekomendasi dengan menyertakan kajian naskah akademis (NA). Naskah akademik itu meliputi kajian dari sejarah, sosiologi, dan budaya.
"(Tugas) kami mengamati penamaan ibu kota ini apa sudah melalui kajian kuat agar tidak ada pertentangan dari sisi kesejarahan," tegasnya.
Dalam naskah akademik yang disusun sejumlah akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, ada lima rekomendasi yang disampaikan terkait perubahan nama ibu kota Tabanan, Singasana. Salah satunya, penyebutan Singasana sebagai nama ibu kota Tabanan merupakan wujud aspirasi masyarakat.
Selain itu, nama baru tersebut juga untuk menghindari kerancuan nama Tabanan sebagai sebutan yang sama untuk nama kabupaten, nama ibu kota, dan nama kecamatan. Berikutnya, penamaan ibu kota Singasana juga telah ditetapkan ke dalam Perda Tabanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Hari Lahir Ibukota, Lagu Hymne, dan Mars Kabupaten Tabanan.
Bali Bakal Saring Turis Asing-Pajang Data Wisman Melanggar
 Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace saat kunjungan ke Pura Besakih, Karangasem, Senin (13/3/2023). (Nuranda Indrajaya/detikBali) |
Pemprov Bali berencana menyaring turis asing yang akan berlibur di Pulau Dewata. Rencana itu diharapkan bisa mendatangkan wisatawan berkualitas di Bali.
"Tidak ada (pembatasan terkait kuota turis asing). Kalau bicara kuota, kami kan sudah punya carrying capacity," tutur Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di kantor Gubernur Bali, Selasa (9/6/2023).
Pria yang akrab disapa Cok Ace itu mengakui banyak wisatawan asing yang melanggar di Bali. Namun, ia belum membeberkan sistem seleksi turis asing yang akan diterapkan itu.
Cok Ace berharap upaya tersebut nantinya tidak sampai menimbulkan sentimen negatif terhadap keberadaan wisatawan asing di Bali, terutama turis Rusia. Sebab, pelanggaran aturan dilakukan oleh turis asing dari berbagai negara.
"Jadi, yang dibatasi adalah wisatawan yang tidak patuh dengan adat budaya yang mendegradasi Bali," tuturnya.
Belakangan, beredar pula rencana Pemprov Bali untuk memajang data para wisman yang melanggar di Bali. Namun, Cok Ace memastikan wajah dan identitas lengkap warga negara asing (WNA) yang dideportasi tidak akan dipamerkan di tempat umum.
Cok Ace menerangkan Pemprov Bali hanya akan menerbitkan pemberitahuan. Misalkan, di lokasi tertentu telah terjadi pelanggaran adat istiadat atau hukum oleh turis asing.
"Minimal, wisatawan di Bali paham bahwa pemerintah tegas," ujarnya. Namun, Cok Ace belum menjelaskan apakah data turis asing yang melanggar itu akan dipampang melalui baliho atau sarana lainnya.
Pemprov Bali Berencana Kembangkan LRT
Pemprov Bali terobsesi membangun transportasi publik berupa lintas raya terpadu (LRT). LRT merupakan moda transportasi berupa kereta dengan konstruksi ringan.
Rencana pengembangan transportasi publik itu bahkan sudah dibahas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas. Bahkan, proyek itu disebut-sebut mendapat sejumlah bantuan dari luar negeri.
Adapun Pemerintah Korea kabarnya membantu melakukan feasibility study atau analisis kelayakan terkait rencana pembangunan LRT di Bali. Terbaru, Pemerintah Inggris juga menyatakan siap bekerja sama dengan Pemprov Bali.
"Yang jelas, dari hasil yang keluar perkiraan itu anggaran Rp 10 triliun, untuk pembiayaan infrastruktur dan prasarananya," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Kamis (11/5/2023).
Dishub akan mendorong percepatan kajian kelayakan proyek. Setelah itu, barulah disiapkan pendanaannya.
Samsi menyebut anggaran tersebut terbilang besar jika harus diongkosi dari APBD Bali. Karenanya, pendanaan proyek tersebut tidak akan sepenuhnya mengandalkan APBD. "Kami (Bali) nggak akan kuat untuk membiayai proyek kereta LRT ini," terang dia.
Menurut rencana, rute LRT Bali tahap pertama disiapkan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menuju objek wisata utama di Kabupaten Badung. Selanjutnya, rute akan dikembangkan menuju seluruh wilayah di Bali.
Samsi menjelaskan alasan Pemprov Bali lebih memilih membangun LRT ketimbang moda transportasi umum lainnya. Alasannya, karena Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tidak memiliki akses yang mudah untuk wisatawan menuju tempat wisata.
"Yang pertama, kita (Bali) nggak punya akses. Kedua, kalau kita terus-terusan bergantung pada kendaraan pribadi di jalan, ya nggak bisa (macet)," imbuhnya.
Gubernur Bali Wayan Koster menyebut akan menggelar rapat dalam waktu dekat terkait rencana pembangunan LRT. Rapat tersebut akan digelar bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Kereta Api dan DPT Sarana dan Prasarana Bappenas.
"Dalam waktu dekat akan rapat bersama Pak Dirjen Kereta Api dan DPT Sarana dan Prasarana Bappenas untuk LRT," kata Koster di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (12/5/2023).
(iws/BIR)
