.webp)
Rumah Deret bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) di Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Klungkung, sudah mulai dibangun. Pemerintah memastikan ada 36 unit yang disiapkan di lahan milik Pemprov Bali seluas 2,247 hektare.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengenang bagaimana warga miskin tinggal di lahan bukan milik sendiri. Sebagian di antaranya berada di kawasan rawan bencana, seperti di perbukitan yang banyak pohon tinggi.
Kata Suwirta, ia sering kali menemui warga yang tinggal di bawah pohon kelapa. Tatkala hujan disertai angin kencang, ada saja laporan rumah warga tertimpa pohon kelapa. Karena itu, Suwirta senang rumah bantuan ini akhirnya bisa dibangun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kami bisa serahkan rumah (deret) ini ke warga agar bisa ditempati. Warga tidak lama-lama tinggal di bawah pohon kelapa. Dulu setiap hujan angin, kami sibuk mengunjungi warga karena rumah mereka tertimpa pohon kelapa," kenang Suwirta.
Masyarakat penerima bantuan rumah ini sudah dipastikan termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berasal dari berbagai wilayah di Klungkung. Warga ini sudah punya tempat tinggal, namun lahannya bukan milik pribadi.
Pemerintah daerah dilema saat akan memberikan bantuan bangun rumah karena lahan yang ditempati bukan milik pribadi. "Kami lantas konsultasi ke Kemensos," sebut politikus PDIP yang bakal maju ke DPRD Bali ini.
Dia menegaskan sebetulnya masih banyak warga kurang mampu di Klungkung yang bernasib sama. Cuma mereka terbentur syarat sehingga pemerintah harus terus mengupayakan agar mereka juga segera dapat bantuan. Termasuk bagaimana lahan tambahan bisa diberikan Pemprov Bali.
"Kami kelompokkan jadi satu di tempat ini dan kami berdayakan, dibina sehingga secara pengawasan lebih mudah dan tentu akan optimal. Saya minta Kadis Sosial awasi prosesnya supaya selesai baik dan tepat waktu," tukas Suwirta.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya menegaskan bantuan rumah deret ini akan dilengkapi fasilitas pendukung kegiatan pemberdayaan.
Masyarakat nantinya diarahkan untuk memiliki keterampilan sehingga mampu hidup mandiri dan terbebas dari garis kemiskinan. Ekonomi masyarakat pun diharapkan bisa bergerak dimulai dari akar rumput.
"Nanti mengembangkan kerajinan, mengelola peternakan, perkebunan hingga pemasaran produk UMKM. Selanjutnya bisa dimanfaatkan warga untuk dikelola secara individu maupun berkelompok," ucap pejabat asal Bongkasa, Badung ini.
(nor/bir)
