.webp)
PT Dewata Energi Bersih (DEB) menanggapi surat Gubernur Bali Wayan Koster yang ditujukan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Surat tersebut meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rekomendasinya, sekaligus mendukung pembangunan terminal LNG (liquefied natural gas) Sidakarya.
"Kami PT DEB tidak punya kewenangan menanggapi karena itu domain pemerintah. Jadi, PT DEB dari sektor swasta sebagai partner pemerintah dalam urusan administrasi, surat menyurat itu memang urusan pemerintah," kata Humas PT DEB Ida Bagus Ketut Purba Negara (44), Rabu (12/4/2023).
Menurut Purba, permintaan Menko Luhur dalam surat tanggal 16 Maret 2023 tersebut, menjadi kewenangan daerah untuk menjelaskan. Menko Luhut mengirim surat dengan Nomor B-1212/MENKO/PC.01.00/III/2023 perihal Tindak Lanjut Proses Pembangunan Terminal LNG dan Jaringan Pipa Gas Bersih oleh PT DEB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari sisi PT DEB hanya menyampaikan apa yang menjadi domain kami, dan yang ditanyakan tentang kajian pengamanan sudah dilakukan," terangnya. Saat ini, sambungnya, proses pembangunan LNG masih tahap memenuhi perizinan.
Sementara, kegiatan fisik belum dilakukan. "Untuk target pembangunan Agustus 2023 sudah harus terlaksana pemenuhan kebutuhan kelistrikan Bali, yang diprediksi cadangannya dalam posisi kekurangan," ungkapnya.
Ia menuturkan salah satu latar belakang rencana pembangunan LNG, yakni Bali akan mengalami krisis energi pada 2023. Sehingga dibutuhkan tenaga penambahan visual energi, khususnya Bali Selatan yang kebutuhan listriknya sangat besar. Bali juga harus memberikan layanan prima pada sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian.
"Justru program Pak Gubernur ini untuk mem-backup jangan sampai Bali mengalami krisis energi, dan kami sejalan dengan pemenuhan kebutuhan energi itu, yang beliau harapkan adalah energi ramah lingkungan dan karbonnya bisa ditekan. Salah satu yang menjadi alternatifnya adalah LNG," paparnya.
Purba pun berharap seluruh pihak dapat melihat LNG sebagai perencanaan kemandirian energi Bali secara proporsional. Meski ia menyadari ada banyak kepentingan dalam pembangunan LNG ini.
"Tetapi, saya berharap melihat ini tidak hanya dari sisi bisnis dan politik, tapi lebih kepada kepentingan Bali tentang kemandirian energi atau keandalan ketahanan energi. Itu yang menjadi fokus utama kami," ungkapnya.
Ia memaklumi jika ada perbedaan pendapat dan berbagai macam kepentingan yang mungkin tidak sejalan atau belum selaras. Purba mengaku membuka diri kepada masyarakat yang ingin bertanya terkait pembangunan LNG ini.
"Saya yakin Walhi, Frontier, Kekal, itu niatnya pasti baik untuk Bali, dari sisi mereka ingin menjaga kelestarian alam Bali. Tapi, dari sisi pemerintah mungkin ada hal-hal lain yang juga harus dipahami pemerhati lingkungan, karena mau tidak mau ada hal yang tidak bisa dihindarkan. Dan harus dilakukan sebagai bentuk konsekuensi pembangunan," imbuhnya.
(irb/efr)
