.webp)
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jembrana fokus memerangi berita bohong atau hoaks. Hal tersebut dilakukan mengingat maraknya penyebaran hoaks melalui media sosial terutama di masa yang sensitif, seperti saat menjelang pemilu.
Kapala Dinas Komunikasi dan Informatika I Ketut Eko Susilo Artha Permana mengungkapkan perkembangan teknologi informasi yang pesat, termasuk media sosial, memungkinkan hoaks menyebar dengan cepat dan memengaruhi kondusifitas masyarakat.
"Dengan situasi ini, pemerintah harus melakukan antisipasi dan pencegahan dengan meminimalisir penyebaran hoaks dan dampak buruknya pada masyarakat," ungkap Eko Susilo kepada detikBali, Minggu (26/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepentingan politik harus dijaga dengan baik, dan elit politik diharapkan dapat menggunakan media sosial secara bijak. Kritikan dan saran di media sosial tidak bisa dihindari, namun pemerintah berupaya untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dengan baik.
"Dengan adanya isu beberapa tokoh masyarakat mengatasnamakan perseorangan yang saling menjelekkan, sangat mengganggu kondusifitas. Jadi ini menjadi atensi kami," ujar Eko Susilo.
Dalam menghadapi perkembangan media sosial yang cenderung menyebarkan hoaks, ia telah bekerja sama dengan kepolisian, terutama yang membidangi siber. Selain itu, ia juga sudah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal komunikasi dan informatika.
Baca juga: PKS Bali Incar 10 Kursi DPRD di Pemilu 2024 |
"Sudah ada beberapa pegawai yang ditugaskan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya bidang siber di Jawa Barat," papar Eko Susilo.
Dengan upaya ini, ia berharap dapat mengoptimalkan pengamanan siber di pemerintahan dan mencegah penyebaran hoaks di media sosial. "Semua upaya ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah dalam menghadapi pemilu yang semakin dekat," tegas Eko Susilo.
(efr/irb)
