Tak Ada Penambahan Pasukan TNI untuk Membebaskan Pilot Susi Air

Denpasar

Tak Ada Penambahan Pasukan TNI untuk Membebaskan Pilot Susi Air

Tim detikBali - detikBali
Rabu, 22 Feb 2023 12:16 WIB
Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta masalah KKB di Papua tidak dibesar-besarkan. Sebab, KKB hanya kelompok kecil preman.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Komplek Kesatrian Praja Raksaka, Kota Denpasar, Bali, Rabu (22/2/2023). Yudo menyampaikan tidak ada penambahan tentara dalam operasi pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB. Foto: I Wayan Sui/detikBali
Denpasar -

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak ada penambahan pasukan dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, Captain Philips Max Mehrtens, yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ia menerangkan hanya ada pergantian pasukan yang bertugas dan bukan penambahan personel.

"Itu kemarin, pergantian pasukan yang ada di sana, tidak menambah pasukan. Pasukan yang ditugaskan di sana yang BKO (bantuan kendali operasi) pada Polri dan juga ada pasukan organik yang sudah stand by di sana," ujar Yudo setelah olahraga bersama di Komplek Kesatrian Praja Raksaka, Kota Denpasar, Bali, Rabu (22/2/2023).

Yudo menerangkan Penjabat Bupati Nduga Namia Gwijangge bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat telah bernegosiasi dengan KKB untuk membebaskan Captain Philips. TNI juga berupaya mengamankan masyarakat dan sarana yang terimbas akibat penyanderaan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengamankan masyarakat yang terdampak, yang kemarin mendapat ancaman dan sebagainya. Juga sarana, prasarana, fasilitas yang ada di sana yang kemarin sempat dibakar, kami amankan (oleh) TNI-Polri," tuturnya.

Menurut Yudo, TNI tak bisa menggunakan cara militer untuk membebaskan Captain Philips. TNI memilih cara persuasif.

ADVERTISEMENT

"Kami tidak bisa menyelesaikan ini dengan cara militer yang langsung diserang," ungkap Yudo.

Menurut Yudo, saat ini Papua dalam situasi damai. Ia khawatir pembebasan pilot Susi Air dengan cara militer akan berdampak negatif pada keamanan warga Papua. "Jangan sampai masyarakat ini terdampak sehingga harus dengan cara persuasif," tuturnya.




(gsp/bir)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads