Bali Sepekan: Reklamasi PPI Jembrana-Koster soal Bandara Bali Utara

Bali -

Berita terpopuler Bali sepekan, ada rencana reklamasi 40 hektare untuk pembangunan Pusat Perikanan Internasional (PPI) Jembrana. Kemudian tanggapan Gubernur Bali Wayan Koster terkait Bandara Bali Utara yang sempat diamuk Megawati.

Selain itu, pembelian solar subsidi dengan menunjukkan kode QR yang mulai berlaku dikeluhkan sejumlah sopir truk. Berikut berita terpopuler Bali sepekan yang dirangkum detikBali.

Reklamasi PPI Jembrana

40 hektare perairan Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, akan direklamasi untuk proyek pembangunan Pusat Perikanan Internasional (PPI) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Peluasan lahan atau reklamasi dilakukan untuk mendukung pembangunan fasilitas yang diperlukan dalam proses rekonstruksi PPN Pengambengan," ungkap Direktur Kepelabuhanan DJPT (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap) Tri Aris Wibowo, Senin (23/1/2023).

Dijelaskan, total luas pengembangan pembangunan PPI Jembrana sekitar 88,5 hektare mengarah ke bagian barat PPN Pengambengan. Namun, perluasan tidak sampai menggunakan area daratan.

"Dari 88,5 hektare tersebut, di antaranya reklamasi untuk pembangunan infrastruktur pendukung seluas 40 hektare, sementara kolam labuh seluas 48,5 hektare," jelas Wibowo.

Sebanyak 16 pekerjaan konstruksi akan dilakukan, antara lain pembangunan breakwater, revetmen dermaga, pengerukan kolam pelabuhan perikanan, reklamasi kawasan perairan, penyediaan instalasi air bersih, penambahan daya listrik, penyediaan gedung hingga genset.

"Untuk kebersihan di Pusat Perikanan Internasional, kami akan membangun instalasi pengolahan air limbah (IPA) dan tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Nantinya juga akan dibangun kembali tempat pelelangan ikan (TPI) serta tempat penanganan ikan/UPI," papar Wibowo.

Pembangunan lainnya ada jalan kawasan, penerangan jalan umum, drainase dan tempat parkir, pembangunan garasi alat berat, pembangunan gedung kantor administrasi, kantor pelayanan, rumah dinas, mes operator, dan perlengkapan kantor. Termasuk pembangunan gedung pertokoan atau kios nelayan dan pembangunan rambu navigasi atau SBNP.

Seluruh pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan 2023, sehingga segala sesuatu yang akan diperlukan sudah disiapkan, tinggal menyiapkan beberapa item. "Tinggal menunggu waktu eksekusi," tandas Wibowo.

Beli Solar Subsidi Menunjukkan QR Code

Suasana pembelian solar subsidi di sebuah SPBU di Denpasar, Kamis (26/1/2023). Foto: Nuranda Indrajaya/detikBali Foto: Suasana pembelian solar subsidi di sebuah SPBU di Denpasar, Kamis (26/1/2023). Foto: Nuranda Indrajaya/detikBali

Pertamina mulai menguji coba pembelian solar bersubsidi dengan quick response (QR) code, Kamis (26/1/2023). Penerapan QR Code saat pengisian solar itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas RI Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020/Mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Terbaru.

Penerapan aturan ini bertujuan memastikan distribusi solar subsidi tepat sasaran. Berdasarkan surat keputusan tersebut, pembelian solar subsidi untuk kendaraan pribadi roda empat maksimal 60 liter per hari.

Angkutan umum orang atau barang roda empat maksimal 80 liter per hari, dan angkutan umum orang atau barang roda enam maksimal 200 liter per hari. Sedangkan bagi yang tidak mendaftarkan diri hanya mendapat kuota solar subsidi 20 liter per hari.

Untuk itu, para pemilik kendaraan atau sopir truk harus mendaftar di aplikasi MyPertamina agar mendapatkan solar subsidi. Saat proses pendaftaran, siapkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dan menyertakan foto kendaraan.

Setelah teregistrasi, mereka akan mendapatkan QR code yang bisa digunakan untuk membeli solar subsidi. Untuk mempermudah pembelian solar, sopir bisa mencetak QR code tersebut.

Di sisi lain, aturan pembelian solar subsidi menggunakan QR code ini dikeluhkan sejumlah sopir truk. Mereka menilai aturan tersebut merepotkan dan ribet. Bahkan, ada yang memilih tidak mendaftarkan diri, sehingga hanya mendapat jatah 20 liter per hari.

Adi Kusuma Suroso (35), sopir truk pasir yang tinggal di Kecamatan Mengwi, Badung, ini mengaku pembelian solar subsidi menggunakan QR code itu merepotkan. "Ya dibilang ribet, ya ribet. Tapi buat kepentingan bersama, biar subsidinya lebih tepat sasaran, jadi ya ikuti saja prosedurnya," katanya, Kamis (26/1/2023).

Hal yang sama dikeluhkan sopir truk Wayan Tama. Ia pun terpaksa hanya mendapatkan jatah 20 liter solar subsidi karena kendaraannya belum terdaftar. "Menurut saya sekarang semakin ribet. Saya tidak ngerti aturan apa lagi," ketus sopir pengangkut batu bolder seusai mengisi solar di SPBU 54.803.08 Jalan Raya Kapal, Kecamatan Mengwi.

Berbeda lagi dengan sopir toko bangunan, Rizki. Ia mengaku enggan mendaftarkan kendaraannya, sehingga hanya bisa membeli solar subsidi 20 liter per hari karena tidak memiliki QR code. "Ya itu urusan bos nanti," katanya.

Tanggapan Koster soal Bandara Bali Utara

Foto rencana bandara Bali Utara di Buleleng, Bali. Foto: Dok. PT BIBU

Gubernur Bali I Wayan Koster buka suara terkait rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang menjadi sorotan karena sempat diamuk Megawati Soekarnoputri. Menurut Koster, Ketua Umum PDIP itu berpesan agar jangan sampai pembangunan bandara di Buleleng itu meminggirkan masyarakat Bali.

"Ibu intinya (bilang) hati-hati. Jangan sampai merusak budaya Bali dan meminggirkan orang Bali," kata Koster kepada wartawan di Denpasar, Kamis (26/1/2023).

Koster sendiri mengaku belum bisa memastikan terwujudnya pembangunan Bandara Bali Utara. "Nanti saja, jangan dulu ngomong itu sekarang.Belum ada kesiapan apa-apa," sambungnya.

Seperti diketahui, rencana pembangunan Bandara Bali Utara mendapat tentangan dari Megawati, bahkan ia sampai memarahi sejumlah pejabat, termasuk Koster. Menurut Megawati pembangunan bandara tersebut hanya akan membuat sumpek dan tidak memberi banyak efek ekonomi kepada masyarakat.

"Saya bilang keluarga besar saya di Buleleng. Mau dibikinin lapangan terbang, ngamuk saya, dan saya panggil Pak Koster. Enak saja aku bilang, hanya untuk ngubungin pariwisata, enggak," kata Megawati saat mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1/2023).