.webp)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Jembrana I Wayan Sudiarta mengatakan pihaknya akan mengusulkan anggaran penanganan abrasi Rp 100 miliar ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2023 mendatang.
Menurutnya, kondisi abrasi paling kritis terjadi di wilayah Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Abrasi bahkan sudah menghancurkan puluhan rumah warga dan menghanyutkan kawasan kuliner sea food khas Pebuahan.
"Masih banyak belum ditangani, yang paling kritis di Pebuahan. Tahun 2023 kami usulkan Rp 100 miliar untuk penanganan di Pebuahan sepanjang 2 kilometer, termasuk Desa Cupel dengan panjang sekitar 350 meter sampai 1 kilometer," kata Suadiarta kepada detikBali, Kamis (15/12/2022).
Ia menjelaskan, penanganan abrasi ditangani dengan revetment pantai menggunakan batu armor. Adapun pesisir yang sudah ditangani antara lain pesisir Desa Penyaringan, Kelurahan Gilimanuk, Desa Candi Kusuma, Desa Baluk, Desa Delod Berawah, dan Desa Pulukan.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyebut proyek revetment pantai untuk mengatasi abrasi di pesisir Jembrana merupakan tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Bali-Penida. Namun demikian, Pemkab Jembrana tetap melakukan penjajakan karena ada warga yang terdampak abrasi.
"Sebenarnya Balai punya tanggung jawab. Karena ada masyarakat kita di sini, sehingga kita lakukan penjajakan untuk melihat dampak terhadap warga kita," kata Bupati Tamba.
Menurutnya, upaya revetment pantai disambut oleh warga. Terlebih, beberapa tahun terakhir, gelombang tinggi sempat masuk ke rumah warga.
"Untuk tahun depan sudah kami perjuangkan, karena masih ada beberapa titik yang paling kritis abrasi seperti di Pebuahan. Sudah kita anggarkan Rp 100 miliar. Masyarakat dimohon bersabar, semoga bisa direalisasikan tahun depan," tandasnya.
(iws/hsa)
