Ragam Reaksi Pelaku Pariwisata Bali soal KUHP-Travel Warning Australia

Berbagai reaksi muncul dari para pelaku industri pariwisata di Bali menyusul disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi KUHP di Indonesia. Belum lagi adanya travel warning dari Pemerintah Australia yang memperbarui saran perjalanannya menjadi "berhati-hati".

Pasal tentang perzinaaan dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan atau kohabitasi sebagaimana diatur dalam KUHP yang baru dianggap sudah menjadi isu liar. Hal itu membuat wisatawan asing bertanya-tanya dan khawatir untuk berkunjung ke Bali. Di sisi lain, kondisi ini disebut bisa dimanfaatkan oleh negara pesaing agar wisatawan tidak datang ke Bali.

"Isu liar terkait KUHP pasti akan dimanfaatkan dan terus diangkat oleh negara pesaing agar wisatawan datang ke negaranya," Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karangasem, I Wayan Kariasa, Jumat (9/12/2022).

KUHP yang baru memang mencantumkan adanya ancaman hukuman pidana bagi mereka yang dilaporkan berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Namun, hal itu sebenarnya mengandung delik aduan. Kurangnya sosialisasi tentang penjelasan lengkap pasal zina di KUHP dikhawatirkan membuat wisatawan asing takut terjerat pidana jika menginap di Bali.

"Tentu akan sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Bali dan sudah pasti akan mengalami penurunan secara drastis. Padahal saat ini kita baru saja mulai bangkit dari keterpurukan setelah pandemi COVID-19," kata Kariasa.

Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Bali Simon Purwa menyebut, travel warning yang dikeluarkan Pemerintah Australia imbas disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baru sebatas travel advice atau masukan dan saran.

"Kami sayangkan adanya travel advice ini, mudah-mudahan segera terkoreksi bagi Indonesia secara umum karena kita sedang dalam proses recovery," jelas Simon kepada wartawan, Jumat (9/12/2021).

Simon Purwa mengaku mendapat banyak pertanyaan dari 32 anggota Astindo di Bali terkait pasal perzinahan tersebut. "Kami sendiri belum bisa memberikan jawaban tepat, karena kami juga masih menunggu," ungkapnya.

Meski begitu, menurutnya, Dinas Pariwisata Bali telah meminta pelaku pariwisata tidak khawatir. "Karena ini delik aduan. Saya setuju asumsi ini yang harus dijaga agar tidak menjadi bola liar, jadi Astindo secara intens akan melakukan rapat bersama internal untuk membahas hal ini," katanya.

Wisatawan menikmati pemandangan objek wisata Ulun Danu Beratan saat berkunjung di Tabanan, Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/foc. Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya mengatakan, pemerintah perlu melakukan klarifikasi tentang KUHP yang baru disahkan agar tidak disalahartikan. Jika tidak, hal itu menurutnya menjadi ancaman bagi industri pariwisata.

"Karena itu pemerintah bertanggung jawab klarifikasi sejelas-jelasnya agar tak terjadi disinformasi. Begitu pula kami di asosiasi pariwisata juga akan klarifikasi. Ini penting agar memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan," tegas Agung Rai, Jumat (9/12/2022).

Optimisme Akhir Tahun

Terlepas dari polemik KUHP, Ketua PHRI Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya optimis kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) naik di akhir tahun nanti. Berdasarkan data yang diterima PHRI Badung, setidaknya 28 penerbangan membawa sekitar 11-12 ribu wisman ke Bali per hari.

Selain itu, PHRI Badung juga mencatat rata-rata okupansi hotel di Gumi Keris, khususnya di wilayah basis dari Kuta Utara, Kuta, hingga Kuta Selatan mencapai 65 persen. Grafiknya diperkirakan naik menjelang libur akhir tahun.

"Sejauh ini sih belum ada dampak yang terasa secara langsung (pembatalan kunjungan wisman). Seperti disampaikan tadi, kunjungan wisatawan 11-12 ribu per hari untuk internasional," ungkap Agung Rai.

Menurutnya, libur akhir tahun juga sangat dinanti-nanti wisatawan. "Jadi optimis naik dan semoga tidak ada cancel," pungkasnya.

Terpisah, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana berkeyakinan bahwa travel warning yang diterbitkan pemerintah Australia akibat pengesahan KUHP di Indonesia tidak akan mempengaruhi kedatangan wisman asal Negeri Kangguru ke Pulau Dewata.

"Kita sudah sering kena travel warning dari Australia dan tidak berpengaruh, saya katakan kita confident kok," kata Partha Adnyana saat dihubungi detikBali, Jumat (9/12/2022).

Menurut Partha Adnyana, penerbitan travel warning hanya sebagai tindakan over reaktif dari negara Australia. Ia berkeyakinan, warga Australia mempunyai tindakan yang berbeda dan akan tetap bepergian ke Bali.

"Jadi menurut saya ini cuma reaktif saja, over reaktif dari negara. Saya pikir masyarakatnya berbeda, masyarakat Australia berbeda. Tipikalnya memang begitu, dia tidak selalu harus masyarakat serta merta ikut kok arahan pemerintahnya," ungkapnya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.