.webp)
Kini Indonesia punya 37 provinsi. Jumlah provinsi di Indonesia itu bertambah setelah pemerintah meresmikan tiga provinsi daerah otonomi baru atau DOB Papua. Terkait itu, pemerintah juga menunjuk tiga orang sebagai penjabat (Pj) gubernur untuk mengisi tiga provinsi baru tersebut.
Dilansir dari detikNews, peresmian tiga provinsi baru itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Adapun tiga provinsi yang diresmikan yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pas hari ini Jumat 11 November saya Muhammad Tito Karnavian Mendagri atas nama Presiden, dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU No 14 tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU No 15 tahun 2022 dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2022," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Junat (11/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridoi dan memberikan berkat kita semua," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menunjuk tiga penjabat (Pj) gubernur untuk mengisi tiga provinsi baru tersebut. Tiga nama itu yakni Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan.
Pelantikan digelar di Lapangan Plaza, Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (11/11/2022) pagi. Terlihat jejeran karangan bunga di sekitar Kantor Kemendagri yang memberikan ucapan terhadap tiga Pj Gubernur tersebut.
Profil 3 Pj Gubernur Provinsi Baru di Papua
Dilansir dari detikNews, berikut profil tiga Pj Gubernur untuk provinsi baru di Papua tersebut:
1. Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo
Apolo Safanpo resmi dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Selatan. Apolo Safanpo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan.
Pria kelahiran 24 April 1975 itu juga pernah menjadi akademisi di Universitas Cenderawasih. Dia sempat menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2003-2005.
Dia kemudian menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2005 hingga 2012. Selanjutnya, Apolo Safanpo menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2012 hingga 2017.
Apolo Safanpo menempuh pendidikan S1 di Teknik Sipil UNS Solo. Dia kemudian melanjutkan S2 Teknik Lingkungan di ITS Surabaya dan meraih doktor di Teknik Sipil Undip Semarang.
2. Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk
Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk merupakan Staf Ahli Mendagri bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Wanita kelahiran 10 Januari 1971 ini juga pernah dua kali menjadi Pj Bupati.
Ribka menempuh pendidikan S1 di Universitas Cenderawasih. Dia melanjutkan pendidikan magister Ilmu Administrasi di Universitas Garut dan meraih doktor Ilmu Manajemen di Universitas Cenderawasih.
Ribka pernah menduduki sejumlah jabatan sebelum menjadi Pj Gubernur Papua Tengah, yakni:
- Kasubdin Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayawijaya pada 2001
- Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabuppaten Jayawijaya pada 2004
- Kasubbag Tata Usaha Kabupaten Jayawijaya pada 2009
- Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya pada 2010
- Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya pada 2011
- Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua pada 2013
- Kadis Sosial dan Permukiman Provinsi Papua pada 2014
- Pj Bupati Kabupaten Mappi pada 2017
- Pj Bupati Kabupaten Yalimo pada 2021
3. Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo
Nikolaus Kondomo merupakan seorang jaksa. Sebelum ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, dia bertugas sebagai Staf Ahli bidang Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama Internasional Kejaksaan Agung RI.
Nikolaus meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Magister Hukum dari Universitas Cenderawasih.
Nikolaus pernah menduduki sejumlah jabatan di Kejaksaan. Berikut riwayat jabatannya:
- Kepala Kejaksaan Negeri Fak-fak pada 2007
- Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua pada 2012
- Kepala Kejaksaan Negeri Sleman pada 2014
- Asisten Pengawasan Kejati Jatim pada 2015
- Koordinator di Kejagung Datun: Jam Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung RI pada 2017
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2018
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua pada 2019
Beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan para Pj baru itu antara lain melakukan pembentukan dan pengisian perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) maupun memfasilitasi pemilihan gubernur/wakil gubernur dan DPR pertama kali di tiap provinsi.
(iws/dpra)
