Ratusan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali melakukan aksi unjuk rasa. Kali ini, mereka meminta Pemda Dompu untuk membuka formasi umum pada seleksi ASN PPPK bagi tenaga kesehatan medis maupun non medis.
Aksi para nakes yang berlangsung pada Selasa (8/11/2022) itu menyusul dengan adanya informasi bahwa tidak ada formasi untuk tenaga kesehatan pada seleksi PPPK tahun 2022.
"Guru saja ada formasi, kenapa kami nakes tidak ada," kata salah seorang nakes, Ula Aminullah ketika berorasi di kantor Dinas Kesehatan Dompu.
Dalam aksi demonstrasinya, para nakes merasa tidak diperhatikan oleh Pemda Dompu. Pasalnya, hanya Kabupaten Dompu yang tidak memiliki formasi untuk nakes pada seleksi ASN PPPK 2022.
"Sangat disayangkan itu, hanya Dompu di NTB ini yang tidak memiliki formasi untuk nakes. Sementara Kabupaten lain seperti di Bima dan Kota Bima bahkan se-NTB ada formasinya," kata nakes lainnya, Eki Irawan.
Eki menegaskan, Pemda Dompu harus mengusulkan formasi untuk nakes pada seleksi ASN PPPK tahun 2022 ini. Menurutnya, formasi guru saja bisa diperjuangkan sedangkan nakes dibiarkan begitu saja.
"Pemda wajib mengupayakan membuka formasi sesuai kebutuhan Fasyankes di Dompu dan Pemda wajib mengupayakan anggaran untuk rekrutmen ASN tahun 2022," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Dompu, Omiyati Fatimah menegaskan, Pemda Dompu melalui BKD PSM telah mengusulkan formasi ke pemerintah pusat sebagai 500 orang. Namun usulan itu ditolak sehingga Dompu tidak ada formasi.
"Pada tanggal 5 Mei 2022 kita dapat 805 orang formasi dari Pemerintah Pusat, di perjalanan dipress lagi menjadi 500 orang. Data itu tidak berubah sampai saat ini. Kita sudah usulkan, tapi pengumuman pada 21 Oktober, ternyata Kabupaten Dompu tidak mendapatkan formasi Itu," jelasnya.
Umiyati mengaku tidak mengetahui secara jelas alasan pemerintah pusat menolak usulan itu. Namun dia menegaskan, usulan sudah dilakukan.
"Saya juga tidak paham kenapa, pemerintah pusat tidak memberikan (formasi) itu ke Dompu. Tapi yang jelas formasi sudah kami usulkan bersama dengan BKD, Dinkes Dompu sudah bekerja semaksimal mungkin," tuturnya.
Hal yang sama juga ditegaskan oleh Kepala BKD PSM Dompu, Aris Munandar. Dikatakannya, usulan formasi nakes telah dilakukan namun ditolak secara mentah-mentah oleh pemerintah pusat.
"Dinkes telah mengusulkan ke BKD sebanyak 805, namun pola minimalis menjadi 350 formasi tapi BKD mengusulkan 500 formasi dan diusulkan ke Kemenpan RB. Hanya formasi guru yang diterima, sedangkan formasi nakes tidak diterima," tegasnya.
Untuk diketahui, ratusan tenaga kesehatan medis maupun non medis di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebelumnya juga menggelar unjuk rasa pada Kamis (22/9/2022). Mereka menggelar orasi di depan kantor Dinas Kesehatan, di kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSM).
Selanjutnya klik halaman berikutnya
Simak Video "Ratusan Nakes di Dompu Mogok Kerja Gegara Dilarang Daftar PPPK"
(nor/dpra)