Prodem Kritik KTT G20, Masyarakat Bali Hanya Akan Jadi Penonton

Prodem Kritik KTT G20, Masyarakat Bali Hanya Akan Jadi Penonton

Ni Made Lastri Karsiani Putri - detikBali
Rabu, 12 Okt 2022 05:07 WIB
Koordinator Prodem Bali, I Nyoman Mardika
Koordinator Prodem Bali, I Nyoman Mardika. (Ni Made Lastri Karsiani Putri/detikBali)
Denpasar -

Pro Demokrasi (Prodem) Bali kritisi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang rencananya akan berlangsung pada November mendatang. Helatan tersebut dianggap tidak memberikan dampak bagi Bali selaku tuan rumah. Banyak masyarakat Bali yang disebut hanya akan menjadi penonton dari KTT G20.

"Event-event seperti itu tidak berdampak langsung pada masyarakat menengah ke bawah untuk bisa membangkitkan perekonomian Bali secara keseluruhan. Misalnya bagi para petani, buruh, nelayan dan sektor pekerja kasar yang sebagian besar adalah orang Bali," kata Koordinator Prodem Bali, I Nyoman Mardika di Denpasar, Selasa (11/10/2022).

Menurutnya, masyarakat Bali hanya menjadi penonton dan bukan sebagai penikmat dari hadirnya event internasional tersebut. Ia mencontohkan, banyaknya kendaraan untuk tamu KTT G20 yang dibawa dari Jakarta dan bukan dari Bali.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, ia juga menanggapi rencana penerapan work from home (WFH) dan sekolah daring selama pelaksanaan KTT G20. Mardika menyebut kebijakan tersebut berlebihan.

"Sekolah daring dan WFH itu kan yang kita sikapi sebagai bagian dari proses pembatasan-pembatasan ruang gerak bagi masyarakat Bali untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas. Itu dikhawatirkan akan mengganggu agenda-agenda acara G20 misalnya seperti lalu lintas, keramaian, kebisingan dan lainnya," sebutnya.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, kemacetan cukup disikapi melakukan pembatasan lalu lintas oleh aparat. Dengan demikian, tak perlu ada WFH dan sekolah daring.

"Bagi saya ini terlalu berlebihan dan dasar hukumnya apa? Ini hanya ucapan seorang Luhut yang menginstruksikan kepada Pak Koster. Makanya saya tadi bilang terkadang ucapan Luhut menjadi Undang-undang atau regulasi. Kalau seperti itu, proses regulatif kita tidak berfungsi karena perintah 1 orang itu menjadi regulatif dan itu yang saya kritik dari pernyataan Luhut," tandasnya.

Mardika berharap, helatan-helatan internasional di Bali dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Baik dari segi pertumbuhan ekonomi, lingkungan, sosial maupun budaya.




(iws/hsa)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads