.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membentuk kelembagaan petani terintegrasi dari hulu sampai hilir berbasis kawasan demi memutus panjangnya rantai pasok (supply chain) produk pertanian. Hal itu dilakukan melalui program Kelembagaan Bersama Satupintu (KBS).
"Kita sudah buat sekarang adalah (program) KBS, Kelembagaan Bersama Satupintu. Itu rumahnya petani nanti, apa yang dilakukan petani adalah di KBS itu. Rohnya adalah koperasi," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada dalam sambungan telepon kepada detikBali, Sabtu (24/9/2022).
Sunada menjelaskan, selama ini program pertanian hanya bergerak di bagian hulu atau dalam tatanan budidaya semata. Kali ini, pihaknya mencoba untuk melakukan intervensi keduanya, baik di hulu dalam proses budidaya maupun hilir terkait pascapanen dan pemasaran. Terlebih selama ini keuntungan yang didapatkan oleh petani sangat kecil saat menjual produknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena petani itu hanya mendapatkan margin rendah sekali, karena dia tidak memikirkan di hilirisasi, sehingga keuntungan petani itu kecil, (keuntungan) larinya ke hilir di pemasaran," ungkap Sunada.
Adapun program KBS dihadirkan sesuai peta potensi pertanian di Pulau Dewata. Program KBS diharapkan bisa memotong rantai pasok dalam pemasaran produk pertanian.
"Artinya KBS itu adalah memotong tata niaga yang begitu panjang, kita perpendek dia oleh KBS itu. Akan difasilitasi oleh KBS itu untuk memotong rantai pemasaran yang panjang itu. Jadi semuanya akan kita lakukan baik pascapanen, pengolahan hasil itu semua dilakukan di KBS," terangnya.
Dalam menjalankan kegiatannya, KBS dapat bermitra dengan berbagai pihak, mulai dari para petani, para pengelola pasar, hingga bank.
"KBS itu bermitra kepada petani-petani, bermitra kepada pasar-pasar yang bergerak di bidang pasar, di kelembagaan juga bergerak di bank, supaya menjadi satu-satu kesatuan yang utuh," paparnya.
Menurut Sunada, sumber daya manusia (SDM) dalam program KBS ini nantinya akan langsung diisi oleh petani karena rohnya berupa koperasi. Pihaknya di jajaran pemerintah akan melakukan pendampingan.
"(SDM-nya) dari petani, kita mengarahkan supaya dari petani sendiri. Kita bentuk karena rohnya itu adalah koperasi, semua dari petani. Tetapi kita sebagai pendamping dari pemerintahan," jelasnya.
Hingga saat ini sudah ada beberapa program KBS yang sudah terbentuk. Hanya saja, Sunada belum bisa menyebutkan jumlah pastinya. Ia hanya mencontohkan bahwa program ini dibentuk di berbagai daerah seperti Jembrana, Tabanan, Gianyar, Karangasem dan Bangli.
Di Jembrana dibentuk KBS kakao, di Desa Jatiluwih Tabanan ada KBS beras, di Desa Sidan Gianyar dibentuk KBS beras dan di Buleleng KBS buah-buahan. Kemudian di Karangasem ada KBS salak, di Desa Pupuan Tabanan ada KBS kopi Arabika dan manggis dan di Kintamani Bangli terdapat KBS kopi.
(iws/iws)
