Datangi KLHK, WALHI-Bendesa Intaran Suarakan Tolak LNG di Kawasan Mangrove

Datangi KLHK, WALHI-Bendesa Intaran Suarakan Tolak LNG di Kawasan Mangrove

Tim detikBali - detikBali
Jumat, 23 Sep 2022 06:01 WIB
Bendesa Desa adat Intaran Bali bersama dengan direktur WALHI Bali audiensi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis (22/9/2022)
Foto: Bendesa adat Intaran bersama dengan direktur WALHI Bali audiensi dengan pejabat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis (22/9/2022) (istimewa)
Jakarta -

Bendesa adat Intaran Bali bersama dengan Eksekutif Daerah WALHI Bali dan Eksekutif Nasional WALHI mendatangi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis (22/9/2022). Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan terminal LNG Sidakarya yang masuk pada kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan Pesisir Sanur, Bali.

Menurut Direktur Eksekutif WALHI Bali, Made Krisna Bokis Dinata, dasar dari penolakan pembangunan terminal LNG Sidakarya Kawasan mangrove yang akan diubah menjadi kawasan terminal LNG berada pada kerapatan tinggi di atas 70 persen, di mana rata-rata memiliki ketinggian Pohon mencapai 4 sampai 10 meter. Selain itu, di lokasi juga menjadi habitat berbagai satwa.

"Di kawasan ini, sebaran satwa tinggi atau sering dijumpai," tegas Made Krisna Bokis Dinata, dikutip dari siaran pers WALHI Bali, Kamis kemarin.


Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan perubahan blok yang menempatkan tapak Proyek LNG di Tahura Ngurah Rai yang semula merupakan merupakan Blok Perlindungan menjadi Blok Khusus. Bokis Menjelaskan Pertama, pada peta blok Tahura tahun 2015 yang disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.255/KSDAE-SET/2015 kawasan Mangrove pada Tapak proyek terminal LNG masih sebagai kawasan perlindungan namun pada Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : SK. 1113/KSDAE/SET.2/KSA.0/12/2021 Blok Pengelolaan pada tapak proyek Terminal LNG Sidakarya berubah menjadi blok khusus dan hal tersebut dinilai tidak memperhatikan kondisi lapangan.

"Harusnya Peruntukan Blok pada tapak Proyek Terminal LNG Sidakarya dikembalikan menjadi Blok Perlindungan" tegas Bokis.

Ahmad Munawir, S.Hut M.S selaku Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi yang menemui mewakili Dirjen KSDAE mengatakan jika standing Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah menjaga Mangrove. "Komitmen kami menjaga mangrove agar tetap utuh dan apabila ada yang rusak akan kami perbaiki hal ini juga sejalan dengan misi Presiden Jokowi dalam merestorasi mangrove," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut Bokis juga menambahkan jika Dirjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) tidak melupakan fungsi pengawasan terhadap kawasan konservasi mangrove yang ada di daerah, terutama kawasan konservasi di Bali yang luasannya tidak terlalu besar namun memiliki fungsi yang amat signifikan.

"Dengan memperhatikan kondisi lapangan yang kami sampaikan terkait keadaan mangrove yang padat dan amat tinggi, harusnya tidak ada perizinan maupun rekomendasi yang diterbitkan oleh KSDAE, terlebih melegitimasi pembangunan terminal LNG di kawasan Mangrove" terangnya.

Tak hanya itu, di kawasan pesisir laut sekitar mangrove terdapat terumbu karang berdasarkan tutupannya tergolong Baik, dengan skala 50% - 70% . Untuk membangun terminal LNG, akan dilakukan pengerukan alur laut dengan kedalaman 15 meter, lebar alur 145 meter, dengan total volume material keruk sebanyak 3.300.000 M³ (tiga juta tiga ratus ribu meter kubik).

Jarak dari lokasi pengerukan (dredging) dengan ekosistem terumbu karang kurang dari 500 meter, bahkan berdasarkan Peta Terumbu Karang yang ada pada RZWP3K, Provinsi Bali, lokasi pengerukan masuk di area indikatif Terumbu Karang seluas 5,2 ha (lima koma dua hektar). Terumbu Karang yang berada persis di tempat keluar masuknya kapal oleh masyarakat setempat diyakini sebagai Barrier Reef atau pelindung dari terpaan gelombang yang mengarah ke pesisir.

Dampak pembangunan terminal LNG akan mendorong abrasi yang mengancam keberadaan tempat suci yang berada di sekitar rencana lokasi proyek Terminal LNG. Jaraknya paling jauh sekitar 823,88 meter.

Sementera menurut I Gusti Agung Alit Kencana, Bendesa Desa Adat Intaran, setidaknya ada enam tempat suci yang terancam, yaitu: 1) Pura Dalem Pangembak; (2) Pura Campuhan Dalem Pangembak; (3) Pura Sukamerta; (4) Pura Kayu Menengan; (5) Pura Mertasari; dan (6) Pura Tirta Empul Mertasari.

"Dengan adanya pengerukan tersebut pastinya akan merusak ekosistem laut di Pesisir Sanur akibat proyek Terminal LNG di Kawasan Mangrove dan Pesisir Sanur. Dan mengancam keberadaan enam tempat suci," kata Alit Kencana.

Selain itu Pesisir Sanur merupakan ruang penghidupan bagi 400 orang keluarga nelayan tradisional. para nelayan yang berada di Desa Intaran, baik untuk aktivitas menangkap ikan maupun aktivitas lainnya. Keberlangsungan Pesisir Sanur sangat penting dijaga dari gempuran proyek pembangunan Terminal LNG di kawasan Mangrove dan Pesisir Sanur.



Simak Video "Warga Intaran Tolak Pembangunan Terminal LNG di Hutan Mangrove "
[Gambas:Video 20detik]
(kws/kws)