.webp)
"Kami bakal sesuaikan kenaikan tarif angkutan. Ini dilakukan karena naiknya harga BBM sehingga para pelaku usaha transportasi menyesuaikan tarif angkutan mereka," kata JK sapaannya saat dihubungi via sambungan telepon, Selasa (6/9/2022).
Menurut JK, untuk penyesuaiannya harga angkutan umum di Mataram bisa saja naik 20 persen dari harga biasa. Meski demikian, kenaikan tarif itu perlu melihat kembali keputusan bersama anggota dan pemerintah setempat.
"Kita juga melihat di kota-kota besar, kalau kita naikkan terlalu besar nanti orang-orang tidak ada yang mau naik angkutan. Ini juga akan menyusahkan pemilik kendaraan juga kan," kata JK.
Pada prinsipnya pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk melakukan penyesuaian tarif kelas ekonomi.
"Karena kalau untuk tarif bisnis itu penyesuaiannya dari pelaku usaha. Dalam waktu dekat akan melakukan dan bersurat kepada pemerintah untuk menyusun penyesuaian tarif baik di bemo angkot, angkutan kota, bus, taxi, dan angkutan dengan tarif ekonomi," ujarnya.
Di sisi lain, penyesuaian tarif angkutan tersebut pihaknya akan membuat tarif atas bawah. Hal itu untuk mengantisipasi jika harga tiba-tiba naik.
"Jadi nanti akan disusun oleh tim, terkait berapa jumlahnya itu masih kami mengumpulkan informasi berdasarkan masukan-masukan atau surat dari beberapa pengusaha angkutan di NTB," tuturnya.
Salain itu, pihaknya sudah menerima surat dari salah satu pengusaha transportasi Taksi Bluebird agar segera melakukan rapat penyesuaian tarif angkutan.
"Penyesuaian tarif ini terakhir kita lakukan di tahun 2015-2016 itu terakhir kita kenaikan tarif. Setelah itu muncul ojek online yang disesuaikan oleh regulasinya sendiri," terangnya.
"Kenaikan BBM ini tentu membuat masyarakat panik. Namun setelah melakukan penyesuaian akibat kenaikan ini maka dengan sendirinya terjadi penyesuaian," kata JK.
Meski begitu, Organda NTB juga bakal mempertimbangkan kenaikan tarif transportasi ini tidak boleh melebihi dari kenaikan BBM.
"Artinya jika itu melebihi maka yang jadi korban kan pengusaha transportasi sendiri," cetus JK.
(kws/kws)
