Chairul Huda Blak-blakan soal Tugas Penasihat Kapolri

Tim detikNews - detikBali
Senin, 15 Agu 2022 09:39 WIB
blak-blakan chairul huda 2
Foto: 20detik
Bali -

Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Pidana, Chairul Huda blak-blakan soal tugas seorang penasihat Kapolri. Hal itu diungkapkan Huda dalam program blak-blakan detikcom.

Untuk diketahui, Tim Khusus (timsus) Polri saat ini mendalami kasus pembunuhan Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki Irjen Pol Ferdy Sambo (FS). Termasuk mendalami dugaan keterlibatan Penasihat Kapolri bidang Komunikasi Publik Fahmi Alamsyah di kasus tersebut, sebagaimana ditegaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Selasa (9/8/2022) lalu.

Mencuatnya nama Fahmi dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J membuat para penasihat ahli kecewa. Terlebih Fahmi ternyata mengetahui peristiwa pembunuhan itu sejak hari pertama.


"Para Penasehat Ahli Kapolri yang lain kecewa atas yang bersangkutan. Karena dia ternyata tahu dari sejak hari pertama kejadian. Bahkan sudah ketemu Pak Irjen FS malam itu juga. Katakanlah seperti itu. Dan kemudian melakukan, membantu atas permintaan Pak FS menyusun draf rilis katakanlah benar seperti itu," ungkap Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Pidana, Chairul Huda.

Dilansir dari detikNews, jumlah Penasihat Ahli Kapolri sebanyak 17 orang, yakni Agus Rahardjo (bidang penanganan korupsi), Indriyanto Seno Adji (bidang hukum), Indria Samego (bidang ilmu politik), Chaerul Huda (bidang hukum pidana), Fachry Aly (bidang sosiologi), Hendardi (bidang HAM).

Berikutnya ada Muradi (bidang keamanan dan politik), Hermawan Sulistyo (bidang politik), Nur Kholis (bidang HAM), Sisno Adiwinoto (bidang ilmu kepolisian sekaligus Ketua Penasihat Ahli Kapolri), Adi Indrayanto (bidang informasi teknologi), Fahmi Alamsyah (bidang komunikasi publik).

Lalu ada pula Rustika Herlambang (bidang media sosial), Refly Harun (bidang tata negara), Ifdal Kasim (bidang HAM), Wildan Syafitri (bidang ekonomi), Andy Soebjakto Molanggato (bidang pergerakan kepemudaan).

Huda kemudian mengungkapkan bahwa Fahmi sejatinya sejak awal menginformasikan permintaan FS itu ke para Penasihat Ahli Kapolri yang lain. Maksud pemberitahuan itu adalah sebagai masukan agar bisa dinilai oleh yang lain.

Namun, belakangan justru muncul kabar keterlibatan Fahmi di sejumlah media. Hal itu membuat Ketua Penasihat Ahli Kapolri Sisno Adiwinoto berpikir bahwa berita itu hoax.

"Pak Sisno ketua kami masih berpikir positif bahwa itu hoax sehingga minta dia (Fahmi) menggunakan hak jawab. Tapi dia tidak respons sampai akhirnya dia mengaku seperti yang dikatakan tadi, dia hanya menyusun draf rilis," ujar Huda

Lantaran dianggap tidak menjalankan tupoksinya, Fahmi diminta mengundurkan diri oleh para Penasihat Ahli Kapolri yang lain. Alasan para Penasihat Ahli Kapolri, membantu FS menyusun draf rilis itu tidak ada hubungannya dengan tugas Fahmi sebagai Penasihat Ahli Kapolri.

Huda menjelaskan, mekanisme kerja Penasihat Ahli Kapolri adalah menangkap isu dari masyarakat yang semestinya diperhatikan oleh polri. Selanjutnya, masalah yang ada di masyarakat itu disusun dan dibahas serta memberikan saran untuk disampaikan kepada kapolri.



Simak Video "Blak-blakan Kepala BPJPH: 21 Hari Kerja Sertifikat Halal Jadi!"
[Gambas:Video 20detik]
(iws/iws)