.webp)
Dinas Sosial Buleleng merancang pembangunan Rumah Aman untuk warga telantar, disabilitas, hingga korban kekerasan seksual di Buleleng, Bali. Namun batal terealisasi karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kekurangan anggaran.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra menjelaskan, untuk membangun Rumah Aman memerlukan anggaran sebesar Rp 4 miliar. Anggaran tersebut sebenarnya sudah diajukan ke Pemkab Buleleng. Namun karena saat ini Pemkab Buleleng fokus memulihkan ekonomi masyarakat, maka pembangunan tersebut harus ditunda dulu.
"Karena situasi Pemkab Buleleng keterbatasan anggaran, dan saat ini lebih diupayakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, sehingga kami mengikuti arahan pimpinan supaya program ini dilakukan di tahun-tahun berikutnya," kata Putu Kariaman, saat dikonfirmasi detikBali, Jumat (12/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kariaman menyebut, pihaknya telah merancang dengan matang terkait fasilitas dan kegunaan Rumah Aman. Mulai dari fasilitas bagi warga disabilitas untuk mengembangkan kreativitas dan produktivitas, seperti pelatihan. Selain itu Rumah Aman juga akan dilengkapi sejumlah ruangan untuk menampung warga telantar, gepeng, Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ), hingga korban kekerasan seksual.
"Selama ini kami sudah bersinergi dengan yayasan, komunitas, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (KSA). Misal ada korban persetubuhan anak, kami bersinergi dengan panti asuhan untuk dititip di sana. Yang kedua apabila berkaitan dengan ODGJ, kami kerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Bangli. Kemudian untuk warga disabilitas, kami juga bersinergi dengan mahatmia yang ada di Tababan," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari mengakui keinginan Dinas Sosial untuk membangun Rumah Aman sangat bagus. Namun melihat postur anggaran DPRD Buleleng tahun 2023, ia tidak dapat menjanjikan 100 persen bakal terwujud. Sebab anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar, sedangkan anggaran untuk Dinas Sosial hanya sebesar Rp 11 miliar, dipakai operasional dan kebutuhan lainnya.
"Jadi lain-lain itu seperti gaji pegawai, tunjangan, dan hibah. Itu saja sudah menghabiskan setengah dari anggaran Rp 11 miliar itu. Jadi saya di sini mengimbau kepada TAPD dan Pemerintah Kabupaten Buleleng agar sama-sama memikirkan, tidak hanya kami di DPRD, karena ini tanggung jawab Pemkab Buleleng," katanya.
Rani menyebut, pengadaan Rumah Aman memang sangatlah perlu, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung akibat mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan. Di mana jika pemkab memiliki Rumah Aman, maka mereka bisa mendapat perlindungan tanpa harus dititipkan di panti asuhan atau Rumah Sakit Jiwa Bangli (khusus ODGJ).
"Namun saya tegaskan anggaran belum bisa untuk membangun itu, maka saya berharap dari TAPD pemerintah memikirkan apa yang menjadi masukan dari Dinas Sosial," tukasnya.
(irb/irb)
