.webp)
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra sedang mengkaji kemungkinan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Perampingan OPD menjadi salah satu opsi untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Sutjidra saat ditemui seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Buleleng dengan agenda Serah Terima Jabatan dan Penyampaian Pidato Bupati Buleleng Periode 2025-2030 di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Buleleng, Rabu (5/3/2024).
"Rencana ini baru dua hari didiskusikan dengan Pak Sekda (Sekretaris Daerah Buleleng). Nanti Pak Sekda yang memberikan skema, mana yang bisa dan mana yang tidak," ujar Sutjidra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain untuk efisiensi, dia berujar, perampingan OPD ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program prioritas demi kesejahteraan warga Buleleng. Sutjidra belum memiliki target mengenai perampingan OPD ini, termasuk pengisian jabatan-jabatan yang lowong.
"Sambil jalan dulu, yang ada dulu diberdayakan. Perampingan OPD juga memerlukan persetujuan DPRD, lalu dibuat perda (peraturan daerah). Setelah dirampingkan, baru bisa dievaluasi," imbuh mantan Wakil Bupati Buleleng periode 2012-2022 itu.
Sutjidra menjelaskan pengisian eselon II yang kosong akan menerapkan sistem meritokrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) hingga lelang jabatan. Dua mekanisme itu, dia melanjutkan, digunakan untuk menyeleksi aparatur yang akan menduduki jabatan kepala OPD.
"Kami lihat dulu latar belakang, prestasi, dedikasinya, loyalitasnya," ungkapnya.
Khusus untuk pengisian jabatan kepala sekolah kepsek, dia melanjutkan, prosesnya akan dipercepat. Ia berharap beberapa sekolah yang dinaungi oleh Pemkab Buleleng bisa memiliki kepsek definitif sebelum tahun ajaran baru.
"Astungkara. Ini juga kami evaluasi karena banyak sekali jabatan kepala sekolah yang belum terisi," pungkas politikus PDIP itu.
(iws/hsa)
